Prosiding

International Conference

on Indonesia Culture

Connectivity and Sustainability : 
Forstering Cultural Commons in Indonesia

Menyoal Konstruksi Sosial Tentang Alam dalam Logika Kapitalism sebagai Akar Penyebab Krisis Ekologi di Indonesia: Apakah ada peluang untuk perubahan?

The Social contruction of Nature in Capitalism Logic as the driver of Ecological Crisis in Indonesia: Is there option for change?
Suraya A Afiff, Department of Anthropology, Universitas Indonesia

Abstrak

Fokus utama dari tulisan ini adalah menjelaskan akar masalah krisis ekologi di Indonesia. Penyebabnya tidak dapat dipisahkan dari apa yang terjadi di tingkat global, yang dalam konteks Indonesia sangat dipengaruhi pula oleh sejarah kolonialisme. Praktik eksploitasi alam ini berlangsung atas nama pertumbuhan ekonomi. Sentral dalam praktik ini adalah sistem nilai yang melekat dalam pengetahuan yang mendasari logika dan relasi kapitalisme, dimana biofisik alam ditempatkan semata-mata sebagai objek dari akumulasi kapital untuk profit. Pengetahuan dan praktik yang berdasarkan sistem nilai kapitalisme berlanjut setelah kolonialisme berakhir dan semakin masif di bawah pengaruh neoliberalisme. Namun ekspansi kapitalisme yang didukung oleh kebijakan negara dan investasi modal yang memunculkan sistem produksi dan relasi kapitalisme yang datang “dari atas” seringkali harus berhadapan dengan perlawanan dari masyarakat. Dengan mengambil contoh perlawanan masyarakat Samin Sedulur Sikep yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) yang melawan pabrik semen, ditunjukkan bagaimana yang mereka lakukan adalah upaya melawan sistem nilai “alam yang murah” (“cheap Nature”) yang melekat pada logika kapitalisme. Konstruksi tentang alam sebagai objek akumulasi kapital mengancam keberlanjutan pertanian yang mana ini adalah ciri identitas yang penting bagi mereka sebagai suatu kelompok etnik.

 

Keywords: capitalism relation; social construction of nature; cheap Nature; Capitalocene, postcolonial; Indonesia; community struggles

Pendahuluan

Dalam banyak kesempatan media cetak dan online kita mengangkat berita tentang eksploitasi dan bencana lingkungan serta perlawanan masyarakat yang mempertahankan akses dan hak mereka atas lahan dan wilayah kelolanya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), misalnya, Oktober ini merilis video dokumenter yang berjudul “Rampas” (https://youtu.be/hw17VbiVz2U) yang menyoal pengalaman traumatis yang dialami masyarakat Sakai di Bengkalis yang terusir dari lahan tempat hidupnya akibat dari ekspansi perusahaan hutan tanaman industri yang mendapat izin konsesi dari pemerintah. Masih belum lupa dari ingatan kita juga bagaimana di tahun 2006 lumpur Lapindo menenggelamkan wilayah seluas kurang lebih 800 hektar yang terdiri dari pemukiman, lahan sawah, pabrik, sekolah, mesjid, dan fasilitas publik lainnya di 15 desa yang termasuk tiga kecamatan di kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Setidaknya 150.000 penduduk kehilangan  tempat  tinggal  dan aset lainnya yang berpengaruh pada penghidupan mereka akibat dari luapan lumpur Lampindo      ini (Novenanto, 2015). Sementara Media online Jawa Pos melaporkan bagaimana nasib 3000an

1           Tulisan ini adalah draft manuskrip yang dipersiapkan untuk kebutuhan International Con- ference on Indonesia Culture (ICONIC) dengan tema “Connectivity and Sustainability: Fostering Cultural Commons in Indonesia.” Konferensi ini diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Pen- didikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Diselenggarakan secara online pada tanggal 10 – 13 November 2020.

penduduk di Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) yang terkepung eksploitasi tambang. Kegiatan tambang batu bara telah merusak tata air yang berakibat pada hancurnya areal persawahan yang dibangun jerih payah oleh masyarakat transmigran desa ini. Ironisnya, di tahun 1991, desa ditetapkan sebagai salah satu lumbung padi di kabupaten itu (20 April 2017).

Apa yang digambarkan di atas adalah sebagian kecil dari banyak peristiwa krisis ekologi yang berdampak tragris pada kehidupan masyarakat di pedesaan kita. Peristiwa krisis ekologi bianya tidak masuk dalam catatan statistik laporan pemerintah sebagai sebagai salah satu akar penyebab kemiskinan dan marginalisasi masyarakat, serta salah satu faktor yang mengancam sumber pangan kita. Padahal jelas sekali eksploitasi lingkungan yang menyebabkan krisis ekologi salah satu penyebab masyarakat kehilangan akses atas lahan dan sumber-sumber alam lainnya yang penting bagi kelangsungan kehidupan mereka. Situasi ini sunggguh paradoks, di satu sisi pertumbuhan ekonomi di gadang-gadang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lainnya, atas nama pertumbuhan ekonomi, eksploitasi lingkungan yang dilakukan telah mendorong terjadinya krisis ekologi yang menghancurkan masa depan kehidupan masyarakat yang terkena dampaknya. Dalam konteks global, aktivitas manusia dalam mengeksploitasi alam adalah salah satu penyumbang masalah perubahan iklim. Perubahan iklim tidak lagi semata-mata disebabkan oleh faktor alam semata, tapi aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca punya andil besar dalam mempercepat proses pemanasan global dan memperburuk dampaknya. Salah satu alasan mengapa di tahun 2000, para ahli geologi bersepakat untuk menandai periode geologi saat ini sebagai Antropocene karena tidak ada sistem geologi alam yang tidak terpengaruh secara signifikan oleh aktivitas manusia (Bonneuil & Fressoz, 2016).

Tulisan ini ingin menyoroti akar masalah krisis ekologi saat ini di Indonesia yang berangkat dari perdebatan tentang sistem nilai yang berbasis konstruksi sosial yang digunakan dalam melihat relasi manusia dengan lingkungan. Saya sejalan dengan pendapat sebagian ilmuwan yang mengkritisi Anthropocene sebagai istilah yang menandai masa geologi ini (Hornborg, 2017; Latour et al., 2018). Alasannya, tidak semua aktivitas manusia punya pengaruh yang sama besarnya sebagai penyumbang krisis ekologi yang terjadi di masa kini. Untuk itu pandangan Jason Moore dan sejumlah ilmuwan lain (2017) lebih sepakat dengan Capitalocene sebagai istilah yang lebih tepat karena kapitalisme adalah sistem produksi dan relasi yang mendominasi era ini. Capitalocene adalah era dimana kapitalisme mendominasi logika dasar dari sistem nilai yang mendasari manusia berfikir, bertindak, dan membuat keputusan yang baik yang berkaitan dengan relasi manusia dan manusia dengan dengan mahluk lain, biofisik alam, dan lingkungan (Moore, 2016; Moore, 2017).

Menurut Moore (2017) asumsi dasar dari logika kapitalisme adalah sistem nilai yang memandang alam (biofisik, tumbuhan dan biota lainnya) sebagai suatu sistem atau entitas yang terpisah dengan sistem masyarakat (sosial dan budaya). Dalam pandangan sistem nilai yang menjadi dasar dari logika kapitalism, dibayangkan “ekologi yang tidak ada manusia di sana, dan dalam relasi manusia tidak ada ekologi” (Moore, 2017: 78). Dengan menggunakan dasar asumsi seperti itu Moore mengatakan

maka alam berubah sifat menjadi sumber daya yang dinilai semata-mata sebagai objek akumulasi kapital untuk menghasilkan profit. Alam sebagai objek dari akumulasi dalam logik kapitalisme sangat bergantung pada konsep yang Moore katakan sebagai “Alam yang dinilai murah” (“Cheap Nature”). Menurut Moore, akumulasi kapitalisme dapat berlangsung atas dukungan sistem keuangan, institusi negara, termasuk juga ilmuwan yang memproduksi rejim pengetahuan yang berbasis pada konsep “cheap Nature” ini. Lebih lanjut menurut McBrien (2016: 116-117), akumulasi kapital pada dasarnya juga akumulasi potensi untuk kepunahan (extinction). Dimensi kepunahan ini tidak saja terbatas pada biologi tetapi juga bahasa, budaya, termasuk orang. Menurutnya, hampir tidak ada yang tidak mengalami kepunahan ketika akumulasi kapital berkspansi menggantikan sistem releasi produksi yang sebelumnya ada dalam masyarakat.

Dalam pembagian disiplin ilmu pengetahuan terlihat bahwa pembagian ilmu juga berbasis oposisi antara manusia dengan semua hal di luar manusia seperti hewan, pohon, vegetasi, virus, batu, mineral, dan materia alam. Padahal untuk menjawab masalah krisis ekologi seperti deforestasi, eksploitasi tambang yang menyebabkan pencemaran, hancurnya pertanian, menyebabkan krisis air dan kesehatan, kebakaran hutan, perubahan iklim, dll, memerlukan basis ilmu dan kebijakan yang berangkat dari konstruksi sosial yang menghilangkan batas-batas yang rigid antara disiplin ilmu sains, humaniora, dan ilmu-ilmu sosial (Latour, 1993). Disiplin ilmu ekonomi yang berperspektif neoklasik, khususnya, sangat instrumental dalam memberikan fondasi bagi terciptanya legitimasi keilmuwan yang mendukung sistem dan model relasi produksi yang sesuai dengan logika kapitalisme. Lewat inilah logika kapitalisme dengan konsep yang berbasis sistem nilai “cheap Nature” dikembangkan, disebarkan, dipertahankan, dan dilanggengkan lewat berbagai institusi global dan national (Escobar, 1995; Moore, 2017).

Dalam pembahasan selanjutnya dari tulisan ini akan dibahas secara singkat momen-momen penting dalam sejarah pemanfaatan alam di Indonesia dimana sistem produksi dalam logika kapitalisme mulai muncul dan berkembang. Untuk ini maka kita perlu mulai menelusurinya dari sejarah kolonial terutama masa ketika kebijakan kolonial Belanda membuka masuknya para modal swasta untuk berinvestasi di perkebunan yang menanam sejumlah komoditi untuk keperluan konsumsi global. Munculnya perkebunan ini adalah penanda penting dari munculnya sistem nilai “cheap Nature” (Moore, 2016). Inilah salah satu momentum penting dari masuknya jaringan uang tunai dalam relasi hubungan manusia dengan manusia lain dan relasi antara manusia dengan lingkungan. Semakin lama manusia semakin bergantung pada jaringan uang yang menjadi prasyarat bagi keberlangsungan hidup mereka (Moore, 2016: 85). Di masa kemerdekaan, eksploitasi alam lewat masuknya berbagai konsesi perkebunan, kehutanan, termasuk minyak bumi dan pertambangan baik yang dikuasai negara, swasta, maupun rakyat sendiri semakin meluas.

Masuknya sistem akumulasi modal “dari atas” ini tidak serta merta selalu mulus prosesnya. Di beberapa tempat muncul perlawanan dari masyarakat yang terkena dampaknya, meskipun banyak juga yang tidak melakukan perjuangan secara terbuka sehingga tidak terlacak berita media atau masuk angka statistik LSM. Namun kita perlu hati-hati menyimpulkan bahwa semua perlawanan ini

punya tujuan yang sama yaitu melawan sistem nilai yang melekat dalam logika kapitalisme antara lain karena semakin krusialnya jaringan uang tunai dalam strategi pertahanan kehidupan masyarakat.

Pandangan terakhir di atas terinspirasi dari karya Tania Li dalam bukunya “Land’s End” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (Li, 2020). Buku itu adalah hasil studi etnografinya selama 20 tahun mengamati bagaimana secara perlahan relasi kapitalisme muncul pada masyarakat adat yang bermukim di pegunungan Lauje di Sulawesi Tenggara. Pengamatan ini membuat Li berkesimpulan bahwa relasi kapitalisme tidak selalu datang lewat kehadiran korporasi atau proyek industri ekstraktif seperti yang sering dibayangkan. Proses ini terjadi juga lewat perubahan sehari- hari misalnya ketika masyarakat menerima masuknya komoditi baru, coklat dalam kasus di Lauje, yang punya nilai ekonomi di pasar nasional dan global. Bagi Tania Li pandangan Robert Brenner dan Ellen Wood dapat membantu untuk mengenali ciri proses perubahan ke arah relasi kapitalisme terjadi dalam masyarakat Lauje yang terlibat dalam ekonomi pasar. Menurutnya, relasi kapitalisme dalam masyarakat, termasuk di masyarakat adat, muncul ketika kegiatan ekonomi mereka mengalami “peralihan dari pasar-sebagai-kesempatan ke pasar-sebagai-keharusan” (hal. 11).

Kalau kita menggandengkannya dengan pandangan Moore sebelumnya, maka mungkin kita dapat mengatakan bahwa relasi kapitalisme sejalan dengan semakin pentingnya uang tunai dalam kehidupan masyarakat. Dalam kondisi dimana seseorang tidak punya pilihan lain selain mengeksploitasi alam untuk kebutuhan hidupnya, maka kemungkinan mereka tidak punya pilihan selain mengadopsi sistem nilai yang mendasari logika kapitalisme, yaitu “cheap Nature” dalam praktek mereka berelasi dengan alam. Tentu saja ini bukan berarti tidak mungkin ada peluang untuk membalikannya. Kelihatannya peluang ini lebih terbuka di masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membangun solidaritas kolektif. Adanya sistem yang orientasinya adalah pada pengaturan kehidupan bersama maka tidak semua kebutuhan dan relasi mereka selalu memerlukan transaksi uang tunai. Untuk itulah menjadi menarik untuk mengangkat perlawanan masyarakat Samin Sedulur Sikep yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melawan eksploitasi ekosistem Kars untuk kebutuhan pabrik semen. Perlawanan mereka antara lain menolak kebijakan pemerintah yang mendukung korporasi yang menerapkan konsep “cheap Nature.” Apa yang mereka lakukan dapat menjadi sumber inspirasi bagaimana kita perlu mengkonstrusi sistem nilai yang berbeda dengan sistem nilai yang masuk dalam logika kapitalism sebagi bagian penting untuk menjawab persoalan krisis ekologi dan perubahan iklim.

Sejarah singkat Masuknya sistem nilai “Cheap Nature” dari “atas”

 

Produk hukum sangat instrumental dalam penyebaran sistem nilai yang masuk dalam logika kapitalisme. Dalam konteks Indonesian Undang-Undang Agraria (Agrarian wet) tahun 1870 adalah tonggak sejarah penting karena ini kebijakan liberalisme masa kolonial yang memungkinan investasi modal berkembang di Netherland East Indie, atau Indonesia di saat ini. Undang-undang agraria ini berlandaskan konsep domeinverklaring, suatu prinsip yang melegalkan negara kolonial Belanda untuk menguasai lahan-lahan rakyat yang tidak dapat dibuktikan penggunaannya atau kepemilikannya.

Lahan seperti ini kadang disebut sebagai: “lahan kosong,“ “lahan tak berguna,” “lahan tak produktif” atau “wasteland.” Dengan membuat kategori lahan seperti itu, negara penjajah Belanda dapat memberikan hak sewa pada investor swasta selama 75 tahun (Buelens and Frankema, 2016; Peluso, 1992). Oleh karena lahan yang dikategorikan sebagai “lahan kosong” atau wasteland ini sering kali berwujud hutan belantara, maka tidak ayal lagi bahwa akumulasi kapital atas lahan di masa kolonial menyebabkan deforestasi di wilayah-wilayah tersebut.

Ratusan perkebunan swasta masa Kolonia adalah investors multinasional yang berasal dari berbagai negara di Eropa dan Amerika termasuk juga, meskipun kecil, dari Jepang. Perkebunan swasta ini menanam komoditi yang penting bagi pasar dunia seperti tembakau, karet, gula, teh, sisal, dan juga dikemudian hari kelapa sawit. Di tahun 1920an, Netherland Indies (Indonesia saat ini) dan Malaya (Malaysia saat ini) adalah dua negara teratas dalam produksi karet di dunia. Menariknya hingga saat ini dua negara masih mendominasi produksi komoditi agribisnis di dunia, hanya saja komoditas karet saat ini berganti dengan kelapa sawit.

Selain perkebunan swasta, tipe lainnya yang muncul adalah “scientific forestry” (hutan industri kehutanan) yang pusat produksinya berada di Jawa. Berbeda dengan perkebunan swasta, negara adalah pelaku bisnis sistem produksi berbasis kehutanan ini. Industri model ini dimulai dengan kebijakan negara menetapkan “hutan politik” (political forest) di mana lahan ditetapkan secara politik oleh negara (pemerintah kolonial) sebagai sebagai kawasan hutan yang dikuasai negara (Peluso & Vandergeest, 2001). Awalnya kebijakan ini secara terbatas diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Jawa dan Sumatra. Konsep ini sangat berpengaruh besar nantinya dalam kebijakan penetapan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan di masa pasca kolonial Indonesia.

Akumulasi kapital atas lahan ini juga berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di wilayah- wilayah dimana sistem produksi ini berada. Pemerintah mendorong investor perkebunan swasta untuk bekerjasama dengan pimpinan lokal atau adat setempat. Selain membayar pajak pada pemerintah para pengusaha juga membayar uang bagi hasil pada para penguasa lokal atau adat ini. Kepentingan perkebunan juga berpengaruh munculnya relasi penguasaan tanah yang sebelumnya tidak dikenal di daerah itu. Grand Sultan, misalnya, baru dikenal setelah investasi perkebunan masuk ke Sumatra Utara. Termasuk pula memunculkan kebutuhan akan membuat peta wilayah dan batas administrasi untuk memudahkan investor mendapatkan lahan. Masuknya sistem uang di dalam masyarakat menyebabkan munculnya sistem nilai baru yang berdampak pada relasi manusia terhadap lahan. Pengaruh lainnya adalah dalam perubahan sistem produksi yang sebelumnya tidak dikenal dalam masyarakat. Penguasaan lahan untuk perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Utara, misalnya, memunculkan pola pemanfaatan lahan tanah jaluran. Ini kemudian berdampak pada proses inklusi dan eksklusi siapa masyarakat yang boleh dan tidak boleh memanfaatkan lahan ini. Selain itu perkebunan swasta di Sumatera timur mendatangkan ribuan buruh pekerja dari berbagai latar belakang etnik. Hal ini berdampak pada berubahnya demografi dan karakteristik sosial budaya penduduk di Sumatra Utara.

Belanda lewat politik etis membangun sekolah, universitas, dan memberi beasiswa untuk sebagian kecil masyarakat Indonesia untuk belajar di Belanda. Para intelektual yang dihasilkan dari kebijakan etik ini adalah para pemikir yang kemudian merancang undang-undang pertanahan (No 5.1960) pertama di masa Indonesia setelah merdeka. Prinsip domein verklaring memang tidak lagi digunakan, namun konstitusi Indonesia menganut prinsip bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu undang-undang pertanahan terdapat konsep bahwa tanah punya fungsi sosial (pasal 6 no 5/1960). Di masa pemerintahan Soeharto, lewat undang-undang kehutanan 1967, prinsip negara menguasai lahan dan kekayaan sumber-sumber alam menjadi dasar legitimasi penetapan hutan politik (political forest). Awalnya, luas kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan negara (hutan politik) mencapai hampir dua pertiga dari total luas lahan di Indonesia. Penetapan undang-undang ini juga berbarengan dengan penetapan undang-undang yang membuka aliran penanaman modal asing dan izin konsesi pertambangan.

Sejumlah legislasi ini menjadi dasar negara membuat sejumlah peta tematik terkait dengan karakteristik biofisik yang potensial untuk keperluan akumulasi kapital. Peta ini dibuat dengan asumsi seolah-olah lahan yang dipetakan itu lahan kosong tanpa relasi manusia (Vandergeest and Peluso, 1995). Dalam peta kehutanan hanya ada gambaran tentang bentang alam, topografi, tutupan hutan, tipe vegetasi dan seterusnya. Dalam peta pertambangan hanya ada peta tipologi geologi lahan dan potensi kandungan mineral yang potensial untuk dieksploitasi. Dalam peta-peta ini tidak ada petunjuk tentang lokasi kampung, pemukiman penduduk, ladang masyarakat, perkebunan rakyat, wilayah berburu apalagi tempat-tempat penting yang sakral, kuburan leluhur, dan lokasi kebudayaan lainnya yang dianggap penting oleh masyarakat setempat. Peta menjadi alat penting bagi negara untuk memisahkan biofisik alam dengan berbagai relasi sosial dan budaya yang sesungguhnya melekat dengannya. Pemisahan ini memungkinkankan alam dieksploitasi untuk akumulasi modal lewat pemberian izin konsesi untuk korporasi swasta modal dalam negri maupun asing.

Alam sebagai objek akumulasi kapital telah menyebabkan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang emisi gas-gas rumah kaca yang berkontribusi pada masalah perubahan iklim. Di tahun 2015 posisi Indonesia adalah dalam peringkat ke empat di dunia sebagai emiter yang sumbernya berasal dari deforestasi dan kebakaran lahan gambut (Dunne, 2019). Emisi yang dihasilkan ini dari kebijakan konversi lahan yang berlangsung sejak tahun 1970an. Diawali dengan pemerintah mengeluarkan izin konsesi bagi ratusan perusahaan untuk menguasai lahan luas untuk menambang kayu alam. Setelah masa eksploitasi kayu alam berakhir, izin konsesi beralih ke hutan industri dan perkebunan kelapa sawit. Saat ini, luas lahan yang telah berubah menjadi kebun kelapa sawit totalnya hampir mendekati 13 juta hektar. Sementara luas hutan tanaman industri mencapai 10 juta hektar lebih (Pirard, et al., 2016). Keragaman dan kekayaan biota dan tumbuhan yang semula adalah kehidupan yang dijumpai di atas lahan ini berubah total menjadi barisan tumbuhan kelapa sawit atau vegetasi kayu monokultur yang lebih miskin keragaman hayati.

Simplifikasi alam adalah bagian penting dari logika komersial dan birokrasi yang memudahkan alam diperlakukan sebagai objek akumulasi kapital untuk keperluan profit (Scott, 1998). Proses itu tidak

saja menyingkirkan keragaman vegetasi dan biota lain, tetapi juga manusia. Di semua tempat dimana simplifikasi ini terjadi negara maupun pelaku bisnis juga melakukan reorganisasi relasi masyarakat setempat dengan lahannya. Di tempat-tempat yang menjadi target simplifikasi kapital terjadi pengaturan kembali pemukiman penduduk yang dilakukan lewat sedikit ganti rugi dan tidak jarang lewat paksaan. Penduduk tidak lagi bisa memilih dimana “lahan terbaik” untuk bertani atau tempat bermukim, karena pemilik kapital mengambil semua “lahan baik” ini untuk kepentingan mereka (Peluso, 1992; Stoler, 1995). Di beberapa tempat kalaupun pemindahan ini tidak mungkin dilakukan maka pemukiman penduduk dibiarkan berada ditengah-tengah kantong yang dikelilingi tanaman monokultur perkebunan dengan tidak lagi menyisakan lahan atau keragaman hayati yang diperlukan oleh rakyat yang bermukim di perkampungan dapat bertahan hidup tanpa sepenuhnya tergantung dengan perkebunan yang mengepung mereka.

Perlawanan masyarakat: Perlawanan terhadap logika Kapitalisme?

 

Seperti yang disampaikan di awal tulisan ini, di banyak tempat muncul perlawanan masyarakat yang terbuka mempertahankan tanahnya dari penguasaan korporasi maupun pemerintah. Meskipun dibanyak tempat tidak adanya protes terbuka bukan berarti tidak ada perlawanan masyarakat sama sekali (Scott, 1985). Namun pertanyaannya sejauh mana perlawanan ini berpeluang untuk melawan logika kapitalisme “dari bawah”? Gerakan perlawanan masyarakat Samin Sedulur Sikep yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) akan diangkat sebagai contoh.

 

Sudah semenjak tahun 2007 kelompok masyarakat Sedulur Sikep, terutama warga Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo di kabupaten Pati, Jawa Tengah, secara konsisten menunjukkan penolakan mereka terhadap pembangunan pabrik Semen PT. Semen Gresik and PT. Indocement, Tbk tidak jauh dari pemukiman mereka. Penolakan masyarakat yang kuat ini muncul karena penambangan batu gamping di pegunungan Kendeng Utara sebagai bahan baku pabrik semen itu dikhawatirkan akan merusak ekosistem pegunungan kars Kendengan Utara yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Sebagai masyarakat Samin Sedulur sikep yang menggantungkan kehidupannya dari bertani, ketersediaan air yang berasal dari pegunungan Kendeng dibutuhkan untuk mengairi areal persawahan dan pertanian penduduk disekitarnya (Aziz, 2011; Mojo et al., 2015; Setiadi et al., 2017). Ketergantungan masyarakat pada sumber air yang berasal dari pegunungan Kendeng Utara sangat besar.  Sekitar 90 persen    dari kebutuhan air bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya berasal dari mata air di pegunungan Kendengan (Mojo et al. 2015).

 

Untuk melihat apakah gerakan Sedulur Sikep ini memang berlawanan dengan logika kapitalism  kita akan kembali ke penjelasan Li dalam “Land’s End” (atau diterjemahkan dengan judul “Kisah dari Kebun Terakhir”). Menurutnya berkenalan dengan pasar tidak menjadikan penduduk penghuni perbukitan Lauje otomatis terlibat dalam relasi kapitalisme. Meskipun mereka telah terlibat dalam rantai perdagangan komoditi sejak lama, mereka masih punya kebebasan untuk menjual atau manahan hasil produk pertanian mereka. Dengan kata lain mereka masih punya ruang “kebebasan”

 

untuk memilih relasi dengan pasar sebagai kesempatan tetapi bukan sebagai suatu keharusan. Mereka baru masuk pada relasi kapitalisme ketika otonomi ini hilang dari opsi sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain terus bertahan dalam sistem produksi dan jaringan perdagangan komoditi yang tidak memberi jaminan keuntungan memadai semata-mata agar mereka dapat bertahan hidup dan menghindar dari kelaparan (Li, 2020).

 

Dalam beberapa hal, kelompok Samin Sedulur Sikep menurut pengamatan saya memiliki situasi yang kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh penduduk yang bermukim di pegunungan Lauje. Masyarakat Samin Sedulur Sikep terlibat juga dengan ekonomi pasar. Mereka juga  tidak  anti dengan perkembangan teknologi, meskipun tetap berusaha mempertahankan sejumlah praktek budaya yang penting yang menjadi ciri utama identitas kelompok mereka (Widodo, 2009). Meskipun kehidupan mereka tidak sepenuhnya tertutup dengan dunia luar, dalam berbagai kegiatan sosial, sejumlah praktek budaya tetap dipertahankan. Namun berbeda dengan penduduk yang bermukim di pegunungan Lauje, masyarakat Samin Sedulur Sikep masih mempertahankan kegiatan gotong royong atau sambatan dalam mengelola lahan pertanian, dalam kegiatan hajatan, perkawinan, kematian dan lainnya (Hanifah, 2019). Praktek budaya komunal yang mereka pertahankan adalah salah satu modal penting dalam menjaga mereka agar tidak masuk secara penuh pada relasi kapitalis.

 

Selain itu, salah satu satu contoh inovasi penting yang mereka lakukan adalah dibidang pengetahuan (Sobirin, 2020). Sobirin dalam studinya menjelaskan bagaimana anggota JM-PPK berkolaborasi dengan kelompok peneliti Speleologi dalam upaya melindungi sumber mata air mereka yang merupakan jasa lingkungan ekosistem Kars pegunungan Kendeng Utara. Koproduksi antara pengetahuan lokal dan sains terjadi ketika kedua kelompok terlibat dalam kegiatan pemetaan gua dan aliran sungai bawah tanah di sekitar pegunungan Kendeng utara. Ketertarikan masyarakat didorong oleh kebutuhan untuk membuat strategi baru untuk memperkuat “amunisi” masyarakat Samin Sedulur Sikep ketika melobi pemerintah untuk melindungi kawasan tangkapan air ekosistem Kars pegunungan Kendeng Utara yang terancam rusak akibat dari dibangunnya pabrik semen. Kolaborasi

Sumber Foto: Gunretno JM-PPK. Kegiatan kumpul menikmati makan siang bersama setelah kampanye penyelamatan Kars dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020.

masyarakat dengan para pendukung dari kalangan menengah terpelajar membuat gerakan JM-PPK tumbuh sebagai gerakan untuk penyelamatan lingkungan. Ko-produksi antara pengetahuan lokal dan sains dalam pemetaan juga memperteguh keyakinan warga Sedulur Sikep dan Petani yang mendukung jaringan JM-PPK akan pentingnya melakukan berbagai kegiatan kampanye untuk melawan perusakan lingkungan hidup. Seperti halnya yang dapat dilihat di foto terlampir ketika para pemuda mereka merayakan Hari Sumpah Pemuda yang dilakukan dengan kegiatan penanaman pohon (Gambar 2). Hal-hal seperti ini mungkin dari dulu telah mereka lakukan, tetapi sekarang tidak sekedar punya nilai terbatas dilingkungan mereka semata, tetapi juga nilai dan peran dalam membuat pesan politik untuk disampaikan kepada orang-orang di luar kelompok mereka.

Sumber foto: Gunretno JM-PPK. Kegiatan tanam pohon dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2020.

 

Dengan berkolaborasi dengan para praktisi dan intelektual pendukung gerakan mereka, anggoat JM- PPK semakin fasih memahami regulasi pemerintah terkait dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Ko-produksi pengetahuan juga membuat JM-PPK menjadi pembela kepentingan lingkungan yang tangguh menghadapi dominasi sains dan ilmuwan alam yang berada dibalik sistem nilai yang menjadikan alam sebagai objek akumulasi kapital untuk kepentingan sebesar-besarnya profit “at all cost” (tanpa hirau harga yang perlu dibayar sebagai akibatnya) (Sobirin, 2020).

Perlawanan Kelompok Samin Sedulur Sikep dan petani, terutama yang tergabung dalam jaringan JM-PPK menurut hemat saya punya dimensi perlawanan terhadap logika kapitalisme. Bagi mereka pertanian tidak sekedar sebagai kegiatan ekonomi tapi juga sosial dan punya nilai sentral dalam mempertahankan identitas mereka sebagai Samin Sedulur Sikep (Kurniasari, Cahyono, & Yuliati, 2018; Sobirin, 2020). Kang Gunretno, ketua JM-PPK, mengatakan pada saya ketika sempat berkunjung ke salah satu lokasi perjuangan mereka di tahun 2018 “bukanlah orang Samin Sedulur Sikep lagi apabila dia tidak lagi bertani.” Bertani adalah kegiatan sentral dalam masyarakat yang masih mempertahankan identitas mereka sebagai penerus tradisi yang diwariskan ajaran Samin. Selain bersawah, mereka pun menanam berbagai tanaman pangan dan kehidupan lainnya seperti jagung, ketela, pisang, sayur- sayuran, dan buah-buahan lainnya. Prinsipinya mereka harus makan dari hasil kebun sendiri, dan dilarang menggunakan bahan-bahan kimia dalam memproduksi hasil pertanian mereka. Sebagian hasil pertanian di simpan dan disimpan sebagai bagian dari strategi pertahanan pangan mereka.

Tanah memiliki nilai sosial sebagai bagian dari mempertahankan identitas mereka sebagai Samin

 

Sedulur Sikep sehingga terlarang untuk diperjualbelikan (Kurniasari, Cahyono, & Yuliati, 2018). Dengan alasan inilah mengapa mereka sangat gigih untuk berjuang, yang terkadang untuk sebagian orang luar mereka dilihat sebagai orang-orang yang “keras kepala.” Karena buat JM-PPK melindungi kawasan Kars Pegunungan Kendeng Utara dan mempertahankannya sebagai wilayah konservasi  air, sama saja artinya mempertahankan hidup mati mereka sebagai sebuah kelompok sosial budaya. Mempertahankan ekosistem Kars dari kehancuran yang disebabkan oleh eksploitasi alam untuk kebutuhan pabrik semen adalah upaya mempertahankan “kepunahan” dari akumulasi kapital yang bersandar pada nilai “cheap Nature.”

Kesimpulan

Dalam tulisan ini saya memperlihatkan bagaimana krisis ekologi dapat dilihat sebagai produk dari sistem nilai yang digunakan dalam logika kapitalisme. Sistem nilai ini didasarkan atas konstruksi alam yang terpisah dari relasinya dengan masyarakat. Saya berusaha memperlihatkan bahwa relasi politik dan kekuasaan yang mempengaruhi hubungan ini bersumber dari pertarungan antara pengetahuan dan sistem nilai yang digunakan oleh kapitalisme dengan sistem nilai lain yang melawan logika itu. Sistem nilai dalam logika kapitalisme berasumsi ada pemisahan alam dari relasi sosial dan budaya. Hal ini menempatkan alam sebagai “cheap Nature” yang menjadi sekedar objek dari akumulasi kapital untuk menghasilkan profit untuk keuntungan segelintir pihak. Sistem nilai “cheap Nature” yang mendasari kebijakan pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan krisis ekologi yang serius dan masalah perubahan iklim. Perlawanan masyarakat yang benar-benar akan punya dampak yang signifikan untuk mengatasi krisis ekologi adalah perlawanan yang membalikan sistem nilai “cheap Nature” yang menjadi dasar dari logika kapitalisme. Sebagi contoh untuk melihat peluang melawan sistem nilai logika kapitalisme, kita dapat belajar dari masyarakat Samin Sedulur Sikep yang tergabung dalam JM-PPK melawan pabrik semen yang mengancam kawasan lindung ekosistem Kars di pegunungan Kendeng Utara sebagai daerah resapan air.

Daftar Pustaka

Aziz, M. (2011). Identitas Kaum Samin Pasca Kolonia Pergulatan Negara, Agama, Dan Adat Dalam Pro-Kontra Pembangunan Pabrik Semen Di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Jurnal Kawistara, 2(3). doi: 10.22146/kawistara.3937

Bonneuil, C., & Fressoz, J.-B. (2016). The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us

(Translation Edition; D. Fernbach, Trans.). London ; Brooklyn, NY: Verso.

Buelens, F., & Frankema, E. (2016). Colonial adventures in tropical agriculture: New estimates of returns to investment in the Netherlands Indies, 1919–1938. Cliometrica, (10), 197–224. doi: DOI 10.1007/s11698-015-0128-z

Dunne, D. (2019, March 27). The Carbon Brief Profile: Indonesia. Retrieved October 31, 2020,

from Carbon Brief website: https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-indonesia

Escobar, A. (1995). Encountering development: The making and unmaking of the Third World.

Princeton, N.J: Princeton University Press.

Hanifah, U. (2019). Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Analisis Perubahan Sosial dalam Pembagian Kerja dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim. Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial, 13(1), 41–74.

Bruno Latour, Isabelle Stengers, Anna Tsing, & Nils Bubandt. (2018). Anthropologists Are Talking – About Capitalism, Ecology, and Apocalypse. ETHNOS, 83(3), 587–606. doi: 10.1080/00141844.2018.1457703.

Hornborg, A. (2017). Dithering while the planet burns: Anthropologists’ approaches to the Anthropocene. Reviews in Anthropology, 46(2–3), 61–77. doi: 10.1080/00938157.2017.1343023

Latour, B. (1993). We Have Never Been Modern (C. Porter, Trans.). Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Li, T. M. (2020). Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Barat (N. Karimasari & R. Agustinus, Trans.). Serpong: Marjin Kiri.

Kurniasari, D. A., Cahyono, E. D., & Yuliati, Y. (2018). Kearifan Lokal Petani Tradisional Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. HABITAT, 29(1), 33–37. (Culture). doi: 10.21776/ub.habitat.2018.029.1.4

McBrien, J. (2016). Accumulating Extinction Planetary Catastrophism in the Necrocene. In J. W. Moore (Ed.), Anthropocene or Capitalocene?: Nature, History, and the Crisis of Capitalism (1st Edition). Oakland, CA: PM Press.

Mojo, E., Hadi, S. P., & Purnaweni, H. (2015). Saminist’s Indigenos Knowledge in Water Conservation in North Karts Kendeng Sukolilo. KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture, 7(2), 236–242.

Moore, J. W. (2017). The Capitalocene, Part I: On the nature and origins of our ecological crisis.

The Journal of Peasant Studies, 44(3), 594–630. doi: 10.1080/03066150.2016.1235036 Moore, J. W. (Ed.). (2016). Anthropocene or Capitalocene?: Nature, History, and the Crisis of

Capitalism (1st Edition). Oakland, CA: PM Press.

Novenanto, A. (2015). Manusia dan Tanah: Kehilangan dan Kompensasi dalam Kasus Lapindo.

BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 1(1): 1–11.

Peluso, N. L. (1992). Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java.

Berkeley: University of California Press.

Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. The Journal of Asian Studies, 60(3), 761–812.

Pirard, R., Petit, H., Baral, H., & Achdiawan, R. (2016). Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia: Analisis Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Center for International Forestry Research (CIFOR). doi: 10.17528/cifor/006137

Setiadi, S., Saraswati, A. R., & Rosyid, N. (2017). Geger Sikep: Environmental (Re)Interpretation among the Contemporary Anti-Cement Movement in Kendeng, Central Java. KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture, 9(1), 13–28. doi: 10.15294/komunitas. v9i1.8673

Scott, J. C. (1998). Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven, Conn.: Yale University Press.

Scott, J. C. (1985). Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, Conn.: Yale University Press.

Sobirin, M. (2020). “Kang Ngerti Kang Nglakoni” Kolaborasi Produksi Pengetahuan dalam Gerakan Petani Kendeng Utara (Tesis Magister Antropologi). Universitas Indonesia, Depok.

Stoler, A. L. (1995). Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Plantation Belt, 1870-1979

(Second edition). Ann Arbor: University of Michigan Press.

Vandergeest, P., & Peluso, N. L. (1995). Territorialization and state power in Thailand. Theory and Society, 24(3), 385–426. doi: 10.1007/BF00993352

Widodo, S. (2009). Proses Transformasi Pertanian Dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Samin Di Bojonegoro. Embryo, 6(1), 57–66.