Prosiding

International Conference

on Indonesia Culture

Connectivity and Sustainability : 
Forstering Cultural Commons in Indonesia

Antara Kuasa Negara dan Warisan Jalur Rempah: Perdagangan Beras di Sulawesi Selatan Pada Dekade 1930-an

Syafaat Rahman Musyaqqat

Departemen Ilmu Sejarah, FIB Universitas Indonesia

Depresi ekonomi global 1930-an telah membawa perubahan mendasar dalam aktivitas perdagangan beras di Hindia Belanda. Selain kemerosotan harga beras internasional, masa krisis juga ditandai dengan langkah maju negara dalam praktek perniagaan beras di Hindia Belanda, sebagaimana tercermin dari berbagai regulasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sejak 1933. Campur tangan negara terutama ditujukan untuk daerah-daerah surplus beras saat itu, termasuk Sulawesi Selatan. Tulisan ini mendiskusikan perdagangan beras di Sulawesi Selatan selama dekade 1930-an. Dengan menggunakan metode sejarah, studi ini memanfaatkan sumber-sumber, seperti arsip, jurnal, surat kabar dan majalah. Temuan studi menunjukkan bahwa perdagangan beras di Sulawesi Selatan justru mengalami perkembangan yang signifikan seiring kehadiran kontrol negara di 1933. Kondisi itu bukan hanya terlihat dalam sistem perdagangan beras, namun juga dalam jumlah ekspor beras yang sekaligus menjelaskan arti penting Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan Hindia Belanda ketika itu. Jaringan perniagaan beras mencakup Manado, Maluku, Kalimantan, Timor dan Jawa. Namun demikian, penetapan Maluku sebagai daerah tujuan ekspor beras oleh pemerintah kolonial di 1933, sesungguhnya mengingatkan kembali aktivitas niaga dari pelaut dan pedagang Sulawesi Selatan menuju pulau rempah-rempah di era kejayaan Makassar (Abad ke-17). Dengan kata lain, di samping kuasa negara, jaringan perniagaan beras juga merupakan bentuk warisan jalur rempah.

Keywords: negara, Sulawesi Selatan, perdagangan beras, jalur rempah

PENDAHULUAN 

Pada 29 Juli 2019, dalam satu pertemuan, Nurdin Abdullah, selaku Gubernur Sulawesi Selatan, memaparkan konsep pengembangan pembangunan provinsi. Salah satu di antara gagasannya saat itu ialah hendak memfokuskan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Tahun lalu, provinsi ini tercatat telah mengekspor beras ke 27 provinsi di Indonesia (Nasruddin, 2019). Sementara itu, pada 23 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, diwartakan menunjuk secara resmi Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 (Ihsanuddin, 2019). Terlepas dari kepentingan politik, penunjukan ini sekaligus membuat nahkoda pertanian di Indonesia untuk kedua kalinya secara berturut-turut ditangani oleh putera daerah asal Sulawesi Selatan, yang sebelumnya dijabat oleh Amran Sulaiman (2014-2019).

Dua berita diatas paling tidak menjadi indikasi yang menguatkan kaitan antara Sulawesi Selatan dan lumbung pangan di Indonesia saat ini. Kondisi geografis dan potensi pertanian merupakan pondasi utama bagi daerah tersebut. Perbedaan musim hujan antara pesisir barat dan timur membuat sawah- sawah di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi ini dapat ditanami secara bergantian sepanjang tahun. Akan tetapi, di balik potensi pertanian yang menguntungkan tersebut, ada satu pendapat umum yang beranggapan bahwa kedudukan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan sering dikaitkan dengan upaya revolusi hijau yang digalakkan selama pemerintahan Orde Baru. Puncaknya, ketika Indonesia mencapai status swasembada beras pada 1984 yang berhasil dipertahankan hingga akhir 1980-an, dimana Sulawesi Selatan menjadi daerah penghasil beras terbanyak di daerah luar Jawa saat itu (Mulya, 2017). Secara historis, tren Sulawesi Selatan sebagai penyuplai pangan sesungguhnya sudah tampak sejak era kolonial.

Depresi ekonomi global 1930-an menjadi “batu loncatan” bagi peran daerah tersebut. Situasi ini bermula ketika pemerintah kolonial memutuskan untuk terlibat jauh dalam praktek perniagaan  beras sebagai upaya melindungi pasar lokal dari pengaruh krisis ekonomi. Perhatian negara dalam

perdagangan beras utamanya difokuskan untuk daerah-daerah surplus beras di Hindia Belanda, termasuk Sulawesi Selatan saat itu.

Studi ini mendiskusikan perdagangan beras di Sulawesi Selatan pada 1930-an. Secara luas, topik ini penting dieksplorasi untuk melihat bagaimana negara menghadapi persoalan pangan di masa krisis dari perspektif Sulawesi Selatan. Selain itu, kajian ini juga hendak menunjukkan posisi beras sebagai komoditas dagang yang tidak kalah penting dari komoditas kopra saat itu, sebagaimana umum ditekankan dalam historiografi Sulawesi Selatan sejauh ini.

Kajian mengenai perniagaan beras di masa kolonial memang telah banyak dilakukan oleh para sarjana. Beberapa diantaranya ialah Sidik Moeljono (1971), Mansvelt (1978) dan van der Eng (1996). Kendati begitu, berbagai kajian tersebut masih berfokus pada Hindia Belanda secara umum. Dengan mendudukkan Daerah Luar Jawa (the Outer Islands) sebagai unit analisis studinya, Touwen (2001) berpendapat bahwa sejak 1910-an hingga 1930-an Sulawesi membentuk jantung perdagangan beras di bagian timur kepulauan Nusantara. Sementara itu, dalam konteks Sulawesi Selatan, karya Nur Nahdia, Bambang Purwanto dan Djoko Suryo (2016) perlu disebut disini. Studinya mengulas perdagangan di Sulawesi Selatan pada 1900-an sampai dengan 1930-an, termasuk perdagangan beras. Kendati demikian, studi tersebut kurang menekankan korelasi antara kontrol negara dengan sistem perdagangan, jumlah ekspor dan jaringan perniagaan beras di Sulawesi Selatan selama dekade 1930- an, sebagaimana fokus dari makalah ini.

Studi ini berasumsi bahwa perdagangan beras di Sulawesi Selatan pada dekade 1930-an sangat berkaitan dengan kontrol negara, termasuk perubahan yang menyertainya. Yang menarik ialah jaringan perniagaan beras menyiratkan adanya bentuk warisan jalur rempah. Untuk membuktikan asumsi  itu, kajian ini menerapkan metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahap, antara lain heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan berupa arsip, jurnal, surat kabar dan majalah. Berbagai sumber ini diperoleh dari Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional RI. Makalah ini dimulai dengan pembahasan daerah produksi. Berikutnya ialah campur tangan negara di masa krisis serta jaringan perniagaan beras selama dekade 1930-an.

 

DAERAH PRODUKSI

Terletak di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi, Sulawesi Selatan diapit oleh perairan Selat Makassar di sebelah barat dan Teluk Bone di sebelah Timur. Letaknya yang persis di tengah-tengah kepulauan menjadikan daerah ini cukup strategis dan sudah sejak lama terlibat dalam sejarah pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Sebagaimana diketahui, jazirah ini dihuni oleh empat suku, antara lain suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Secara historis, sekalipun pemerintah kolonial telah berupaya menerapkan administrasi pemerintahan Hindia Belanda sejak 1824, namun kontrol pemerintah di daerah ini masih sangat terbatas dan cenderung memusatkan perhatiannya di Makassar. Oleh sebab itu, berbeda dengan Jawa, penguasaan politik atas Sulawesi Selatan secara menyeluruh baru terwujud seiring politik pasifikasi yang diikuti ekspedisi militer sejak Juni 1905. Berakhirnya upaya itu ditandai penandatanganan korte verklaring oleh penguasa-penguasa bumiputera sebagai bentuk pengakuan kekuasaan pemerintah kolonial dan mulai mapannya kekuasaan Belanda hingga daerah-daerah pedalaman pada 1910 (Harvey, 1990).

Secara administratif, pada 1906, pemerintah kolonial menata Sulawesi bagian selatan dan tenggara ke dalam satu wilayah pemerintahan, yang dikenal dengan Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden. Dengan pimpinan tertinggi yang dijabat oleh gubernur, penataan ini membentuk tujuh bagian pemerintahan (afdeeling) yang masing-masing dipimpin oleh seorang asisten residen. Ketujuh afdeeling tersebut, antara lain Makassar, Bantaeng, Bone, Parepare, Luwu, Mandar dan Buton dan Pesisir Timur Sulawesi. Pada 1938, penataan ulang pemerintahan Hindia Belanda di daerah luar Jawa tidak hanya membawa Sulawesi Selatan ke dalam Pemerintahan Timur Besar (Groote Oost), tetapi juga mengubah penamaan daerah tersebut menjadi Residentie Celebes en Onderhoorigheden yang dipimpin oleh Residen (Poelinggomang, 2004; Poelinggomang et al., 2005).

Faktor geografis merupakan pondasi utama pertanian di Sulawesi Selatan. Di samping tanah yang sebagian besar relatif subur, daratan daerah ini dibelah oleh jejeran pegunungan yang membentang dari utara ke selatan, dengan sedikit cekungan di tengah. Gugusan itu seakan-akan membagi jazirah menjadi dua bagian; daerah pesisir barat dan daerah pesisir timur. Selain berdampak terhadap curah hujan, keadaan demikian turut mempengaruhi masa panen padi. Jika daerah pesisir timur biasanya memasuki masa panen pada Juni dan Juli, daerah pesisir barat berlangsung pada Oktober dan November (Bataviaasch Nieuwsblad, 13 Juli 1934). Oleh sebab itu, penanaman padi dapat terjadi secara bergantian sepanjang tahun dan saling menutupi kekurangan antara satu daerah dan daerah lainnya (Pelras, 2006).

Di samping karakter tersebut, jazirah Sulawesi Selatan masih didukung oleh keberadaan dua danau (Tempe dan Sidenreng) yang berada di bagian tengah dan beberapa sungai besar dan kecil, yang alirannya berpotensi menjadi sumber pengairan sawah. Beberapa sungai yang menjadi sumber pengairan penting di era kolonial antara lain Sungai Saddang, Sungai Bila, Sungai Walanae, Sungai Cenrana dan Sungai Jeneberang. Kondisi ini tidak hanya mendukung aktivitas penanaman padi, tetapi juga mempengaruhi keragaman produksi pertanian, baik bahan pangan maupun bukan pangan. Danau Tempe, misalnya, yang saat musim kemarau mengalami penyusutan sehingga menyediakan tanah subur di daerah sekelilingnya. Daerah inilah, bersama areal di sepanjang Sungai Cenrana, yang dimanfaatkan oleh penduduk (terutama di Onderafdeeling Wajo dan Soppeng) untuk penanaman jagung pada September, Oktober dan November. Sebagian besar jagung yang diekspor ke Eropa ini, dikeluarkan melalui pelabuhan Pallima di pesisir timur. Tidak heran, komoditas ini turut menopang perkembangan pesat Pallima selama dekade 1920-an (Ahmad & Kila, 2016; Bataviaasch Nieuwsblad, 22 April 1924; Saraber, 1929). Selain beras dan jagung, kopra adalah produk pertanian yang telah menjadi komoditas ekspor penting Sulawesi Selatan sejak akhir abad ke-19, terutama di wilayah pesisir Mandar dan Selayar. Adapun hasil pertanian lainnya ialah kopi, kapuk, kemiri, kacang, pinang dan tembakau (Asba, 2003; De Indische Mercuur, 4 November 1921; Ter Laag, 1941).

Mengingat faktor geografis di atas, tidak diragukan lagi bahwa pertanian ialah mata pencaharian utama masyarakat Sulawesi Selatan di paruh pertama abad ke-20. Di samping itu, terdapat juga penduduk yang bergelut dalam bidang peternakan, industri, perdagangan, perkapalan, nelayan dan pengumpulan hasil produk hutan. Kendati demikian, berdasarkan sensus 1930, bidang pertanian merupakan aktivitas yang paling banyak digeluti oleh masyarakat, yaitu sebanyak 71,38 % dari jumlah orang yang bekerja saat itu (Harvey, 1989).

Penanaman padi umumnya dilakukan di sawah yang tersebar di berbagai tempat, terutama Distrik Utara (Onderafdeeling Maros dan Pangkajene), Gowa, Takalar, Afdeeling Bone dan Afdeeling Parepare serta dengan jumlah yang lebih sedikit di Afdeeling Mandar dan Afdeeling Luwu (Vorstman, 1911). Sampai dekade 1920-an, sawah kebanyakan berupa sawah tadah hujan, meski ada juga sawah irigasi alamiah (non-teknis). Itu artinya bahwa jumlah produksi padi cukup bergantung pada curah hujan dan kondisi iklim setiap tahunnya. Musim kemarau yang berkepanjangan tidak jarang memunculkan kondisi gagal panen di Sulawesi Selatan. Pada 1919, misalnya, kekeringan hebat disebut melanda sawah-sawah di Afdeeling Bone dan telah menurunkan hasil panen padi di Sinjai dan Bulukumba (De Indische Mercuur, 11 April 1919). Akibat curah hujan yang tidak menentu, keterlambatan penanaman padi juga lumrah terjadi, sebagaimana di daerah pesisir timur pada 1928 (Koloniaal Verslag, 1929). Sampai 1930-an, gagal panen akibat kemarau yang panjang masih terlihat. Seperti misalnya, kegagalan panen akibat kekeringan hebat yang terjadi pada 1930. Beberapa daerah dilaporkan mengalami penurunan hasil panen padi yang signifikan. Onderafdeeling Jeneponto, misalnya, yang mengalami kerusakan sebanyak 70 % dari total penanaman padi. Di Afdeeling Bone dan Makassar juga mengalami hal yang serupa, dengan tingkat kegagalan maksimum mencapai 60 % (Indisch Verslag, 1931)

Selain itu, penyakit dan hama menjadi salah satu hambatan produksi padi di Sulawesi Selatan selama masa kolonial. Pada 1910, misalnya, walang sangit telah menyerang tanaman padi secara lokal di beberapa tempat, meski tidak mempengaruhi panen padi secara keseluruhan di Sulawesi Selatan ketika itu. Wabah tikus juga membuat gagal panen di sebagian wilayah Sidenreng dan rusaknya tanaman

padi di Pinrang pada 1919. Tiga tahun berikutnya, dalam laporan kolonial, panen padi di beberapa tempat hampir mengalami kegagalan panen akibat wabah serangga (Bataviaasch Nieuwsblad, 19 Oktober 1919; Koloniaal Verslag 1911; 1923). Sekalipun berbagai usaha telah dilakukan oleh dinas perluasan pertananian setempat, berbagai gangguan padi, seperti omo putih, omo mentek, walang sangit dan wabah tikus, tetap saja terjadi. Meski begitu, hingga 1941 gangguan tersebut bersifat lokal dan tidak banyak berpengaruh terhadap panen padi secara menyeluruh (Ter Laag, 1941).

Selain faktor geografis, sarana irigasi adalah faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pertanian. Pada dekade 1910-an, sawah yang diairi secara teknis masih sangat minim. Hal ini membuat tingkat votalitas produksi membayangi budidaya padi saat itu, di samping gangguan penyakit dan hama. Sejauh penelusuran penulis, pasca pasifikasi politik, upaya paling awal pemerintah kolonial dalam pengembangan irigasi teknis di daerah ini mulai tampak di awal dekade 1910-an. Hal ini seiring upaya pemerintah kolonial Belanda dalam memperluas layanan pertanian di Hindia Belanda sejak 1911(Prince, 2000). Perhatian pertama saat itu ditandai dengan penunjukkan seorang insinyur, J.A.M. Van Buuren, pada 1911. Penunjukan ini menyangkut pembangunan irigasi teknis di Afdeeling Bone, yang mulai dibangun pada 1912. Dengan anggaran f 80.000, pembangunan irigasi awal ini disebut mampu mengairi sekitar 47.300 bau1 sawah, yang sebelumnya tergolong sebagai sawah tadah hujan. Di wilayah yang sama, pada 1919 pembangunan irigasi Pattiro juga dimulai, yang mampu mengairi untuk 13.000 bau sawah dengan memanfaatkan aliran Sungai Pattiro. Selain pembangunan irigasi besar tersebut, sampai dekade 1920-an, pembangunan irigasi berskala menengah di Bone juga diupayakan oleh pemerintah kolonial setempat, seperti, Palengorang, Lamade, Lekokallo, Alinge dan Parigi. Sementara itu, sejak 1915, Van Buuren turut mengupayakan perbaikan irigasi di Malakaji. Bahkan, selama dekade 1910-an, perbaikan irigasi Bantimurung (Maros) juga dilakukan di bawah pengawasan Insinyur J.C.A. Gundessen, yang diperhitungkan dapat mengairi sawah secara teknis untuk 11.000 bau (Heyting, 1915; Vorstman, 1911, 1924). Mengingat berbagai perhatian irigasi tersebut, tidak heran jika Maros, Gowa dan Afdeeling Bone dikenal sebagai lumbung padi penting di Sulawesi Selatan, terutama sampai dekade 1920-an. Soppeng (Afdeeling Bone), misalnya, yang tingkat produktivitas lahannya mencapai 47 pikul2 basah per hektar di 1925. Hasil ini adalah pencapaian panen padi terbaik di Sulawesi Selatan saat itu (Koloniaal Verslag, 1926).

Pengembangan sarana irigasi juga terlihat di wilayah lain, khususnya Afdeeling Parepare. Pada 1914, misalnya, pembangunan irigasi sederhana di Onderafdeeling Parepare, yang mengairi 6.000 bau sawah. Namun demikian, akibat keterbatasan dana lanskap, upaya pembangunan irigasi di afdeeling ini tidak begitu masif dibanding wilayah lain selama dekade 1910-an. Padahal, afdeeling ini (khususnya Sidenreng, Rappang dan Pinrang) juga ditopang oleh aliran sungai yang berpotensi menjadi pengairan sawah, seperti Sungai Saddang, Sungai Bila dan Sungai Klempang (Bataviaasch Nieuwsblad, 22 April 1924; Vorstman, 1924). Upaya intensif untuk pengembangan irigasi teknis baru terwujud pada dekade 1920-an hingga 1930-an. Sekalipun berbagai upaya perbaikan dan pembangunan irigasi telah diupayakan sejak 1910-an, namun sampai 1941 jumlah sawah yang diairi, baik secara teknis maupun alamiah, yakni sekitar 30 % dari luas keseluruhan sawah (391.446 ha) di Sulawesi Selatan (Ter Laag, 1941).

Berbeda dengan dekade sebelumnya, perubahan tampak dari area produksi beras selama dekade 1930- an. Sebagian besar beras dihasilkan dari wilayah Afdeeling Parepare (terutama Pinrang, Sidenreng dan Rappang), Onderafdeeling Soppeng dan Onderafdeeling Wajo. Area inilah yang menjadi “lumbung beras” di Sulawesi Selatan saat itu. Sebagai gambaran, pada 1933 ketika beberapa wilayah dikabarkan mengalami gagal panen, namun panen padi secara keseluruhan di Sulawesi Selatan tetap menguntungkan. Hal ini terutama menyangkut panen padi yang baik di Afdeeling Parepare, Wajo dan Soppeng. Sematan ini agaknya tidak berlebihan mengingat jenis tanah di daerah-daerah tersebut, khususnya Pinrang, Sidenreng dan Rappang, berupa tanah alluvial, grumosol, dan regosol, yang cocok untuk budidaya pertanian. Apalagi, upaya intensifikasi pertanian semakin intens dilakukan 

  • 1 bau sama dengan 0,71 hektar
  • 1 pikul sama dengan 61,76 Kilogram

sejak dekade 1920-an. Selain jenis tanah dan intensifikasi, perubahan itu juga dapat dipahami dari luasnya areal persawahan di wilayah tersebut. Berdasarkan perhitungan pajak tanah, pada 1936 sawah di daerah tersebut berjumlah 116.680 ha atau sebanyak 36 % dari total keseluruhan sawah di Sulawesi Selatan (Mulya, 2017; Soerabaijasch Handelsblad, 21 Juli 1934; Swaab, 1936).

  

PERDAGANGAN BERAS DI BAWAH KONTROL NEGARA PADA MASA KRISIS

Depresi ekonomi global 1930-an yang bermula dari krisis di Wall Street pada gilirannya mengubah pandangan pemerintah kolonial mengenai perberasan. Pasalnya, krisis ekonomi diikuti hasil panen padi melimpah di daratan Asia Tenggara dan pembatasan impor beras dari negara pengimpor beras. Akibatnya, harga beras internasional jatuh lebih capat dibanding harga komoditas ekspor Hindia Belanda saat itu. Mengingat perdagangan beras berlangsung di bawah pasar bebas, situasi tersebut tentu saja berpotensi mengancam pendapatan petani pribumi dalam menghasilkan surplus beras dan kemampuan mereka dalam membayar pajak (Touwen, 2001; van der Eng, 1996, 2000). Negara pada akhirnya memilih untuk melindungi pasar domestik, khususnya dalam bidang pertanian. Keputusan ini tampak dari kecenderungan pemerintah untuk meninggalkan kebijakan laissez-faire tradisional sejak 1931 (Furnivall, 2009).

Situasi tersebut diikuti dengan keluarnya sebuah aturan yang menandai keterlibatan pemerintah yang lebih jauh dalam perdagangan beras, yakni Rijstinvoer-Ordonantie pada 1933. Di samping mengurangi ketergantungan terhadap impor beras asing yang telah berlangsung intens sejak paruh kedua abad ke- 19, aturan itu juga ditujukan untuk menstabilkan harga beras domestik. Pada intinya, regulasi tersebut menghendaki adanya pembatasan impor beras melalui izin khusus yang dikeluarkan oleh Direktur Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan. Selain memuat pajak, aturan itu juga mengharuskan nama pelabuhan sebagai tempat keluar dan tempat tujuan beras dicantumkan dalam lisensi (Staatsblad 1933, no. 300). Sejak saat itu, bisa dikatakan bahwa aktivitas perniagaan beras tidak lagi berada di bawah pasar bebas, termasuk Sulawesi Selatan. Dalam situasi inilah, masa depresi menjadi momentum bagi Sulawesi Selatan untuk tampil sebagai salah satu lumbung pangan di Hindia Belanda.

Secara umum, sebelum dekade 1930-an, beras di Sulawesi Selatan bukan hanya diperjualbelikan antar wilayah di Sulawesi Selatan, tetapi juga antar pulau. Pengangkutan beras dari daerah produksi ke pasar-pasar pedalaman maupun ke pusat perdagangan di daerah pesisir diangkut melalui darat dan sungai (laut). Pengangkutan beras lebih banyak mengandalkan kuda beban (pa’teke) sebagai moda transportasi. Di pesisir timur, aliran Sungai Cenrana menjadi tumpuan utama untuk pengangkutan beras, khususnya beras dari Soppeng, Wajo dan Bone, dengan menggunakan perahu layar pribumi untuk kemudian dimuat di pelabuhan Pallima. Namun demikian, seiring pengembangan jaringan jalan raya yang menghubungkan daerah-daerah utama semakin intens di paruh kedua dekade 1920- an, muatan beras di berbagai daerah produksi mulai mengandalkan mobil (vrachtauto). Sementara itu, pelabuhan Makassar, Parepare dan Pallima merupakan pintu keluar utama beras yang hendak dikapalkan menuju daerah tujuan ekspor.

Meski demikian, sampai dekade 1920-an perdagangan beras antar pulau di Sulawesi Selatan belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Dalam hal ini, perniagaan masih berlangsung secara tradisional dengan jumlah ekspor yang terbatas ke daerah pesisir Kalimantan, Manado dan Maluku serta Sunda Kecil (Jaarverslag van de Handelsvereeniging Makassar over 1930; Touwen, 2001). Pada 1910 hingga 1914, Makassar sebenarnya telah mengekspor beras ke daerah Luar Hindia Belanda, seperti Timor Dili, Australia dan Papua Nugini (Nur et al., 2016). Namun demikian, hal ini perlu dipertimbangkan dengan status Makassar sebagai pelabuhan transit untuk wilayah Timur Besar (Touwen, 2001). Dengan kata lain, beras yang diekspor tentu tidak sepenuhnya berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Sebab, Makassar juga masih menerima impor beras, misalnya, pada September 1918 dengan jumlah 881 pikul dari Siam, Rangoon dan Saigon serta 473 pikul dari Lombok (De Indische Mercuur, 11 April 1919). Bahkan, menurut Touwen (2001), antara 1918-1937, jumlah impor beras Sulawesi Selatan lebih banyak daripada jumlah ekspor. Dalam laporan kolonial, Sulawesi

Selatan sendiri baru mulai tercatat sebagai “daerah surplus ekspor beras”3 paling tidak sejak 1924, yaitu sebanyak 12.382 ton. Setahun sebelumnya, daerah ini masih terhitung sebagai “daerah surplus impor beras”, dengan jumlah 2.376 ton. Sementara itu, harga beras yang dipasarkan relatif tinggi selama dekade 1920-an. Pada 1925, misalnya, harga beras yakni antara f 8 – f 10,50 per pikul untuk beras yang diolah sendiri dan beras yang diolah dari pabrik penggilingan padi dengan harga f 10 – f 12,50 per pikul (Koloniaal Verslag, 1924; 1925).

Satu hal yang penting bahwa, di samping faktor produksi padi yang masih minim, keterbatasan perdagangan beras Sulawesi Selatan sangat berkaitan dengan kebijakan pasar bebas yang berlangsung di Hindia Belanda. Kondisi ini membuat pasokan beras di Hindia Belanda, terutama daerah luar Jawa, lebih banyak disuplai dari Singapura yang diangkut langsung oleh Kapal KPM menuju daerah tujuan dengan biaya murah akibat persaingan dengan perusahaan pelayaran Cina. Karena itu, dalam pembahasannya mengenai perdagangan ekspor Makassar, Broersma (1925) menuturkan bahwa “Makassar tidak dapat diandalkan sebagai pelabuhan beras di masa depan”. Selain itu, masalah yang tidak kalah krusialnya ialah menyangkut kualitas beras. Dalam hal ini, beras produksi Sulawesi Selatan disebut masih memiliki kualitas yang lendah rendah dibanding beras impor, misalnya, beras Saigon. Masalah ini utamanya bersumber dari proses penggilingan padi yang belum dikelola secara maksimal. Kedua faktor inilah yang menjadi kendala ketika negara mulai memutuskan untuk terlibat langsung dalam perdagangan beras seiring penerapan Rijstinvoer-Ordonantie pada 1933.

Langkah awal pemerintah kolonial ialah memetakan daerah defisit dan daerah surplus beras di Hindia Belanda. Daerah-daerah defisit beras, seperti Kalimatan Selatan dan Timur, Sulawesi Utara dan Maluku, kemudian ditetapkan sebagai daerah pembuangan surplus beras dari Sulawesi Selatan (Moeljono, 1971). Penetapan itu diikuti oleh upaya konsultasi dengan pejabat pemerintah kolonial setempat. Hal ini terlihat ketika pada 27 Juli 1933 A. Luytjens, kepala bagian ekonomi pertanian, berkunjung ke Makassar untuk mengadakan konferensi dengan L.J.J. Caron, Gubernur Selebes dan Daerah Taklukannya ketika itu. Selain membahas aturan impor beras, ia juga meninjau keadaan beras Sulawesi Selatan saat itu, yang setahun sebelumnya surplus ekspor beras sekitar 17.000 ton (Pemberita Makassar, 1 Agustus 1933).

Persoalan kualitas beras merupakan tugas utama berikutnya. Hal ini menyangkut selera masyarakat di Sulawesi Utara, yang sebelumnya hampir sepenuhnya bergantung dari berasSaigon. Lagipula, tingkat patahan beras dari hasil penggilingan padi juga masih tinggi. Masalah inilah yang menjadi fokus utama ketika itu. Pada 9 Agustus 1933 Ir. Tan Sin Houw, seorang konsultan industri di Departemen Pertanian, kemudian ditugaskan untuk meninjau dan memberi penerangan kepada para pemilik pabrik penggilingan padi di Parepare dan Makassar. Bahkan, selama kurang lebih tiga bulan di akhir 1933, konsultan itu juga menetap di Parepare dan Makassar agar pendampingan dan pemberian informasi teknis kepada pemilik pabrik padi bisa berjalan maksimal. Dua tahun kemudian, konsultan tersebut kembali mengunjungi Sulawesi Selatan untuk mengawasi penerapan saran-saran teknis dari penugasan sebelumnya (Bataviaasch Nieuwsblad, 18 September 1933; 28 Desember 1933; 8 Agustus 1935;    9 Agustus 1933). Menjelang perang dunia II, negara kembali mengeluarkan regulasi menyangkut peningkatan kualitas beras, yakni Peraturan Gabah pada 1939. Regulasi ini mengharuskan gabah yang akan digiling terlebih dahulu dipastikan dalam keadaan sekering mungkin. Aturan itu mula- mula diterapkan hanya di Afdeeling Parepare dan Bone dan kemudian secara bertahap di seluruh Sulawesi Selatan (Ter Laag, 1941).

Pemerintah kolonial turut menetapkan harga maksimum beras pada 1933. Keputusan harga ditentukan oleh Gubernur Selebes setelah berkonsultasi dengan Departemen Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan di Batavia. Pada November 1933, misalnya, harga maksimum beras yang diumumkan ialah sebesar f 3,50 per pikul. Setahun kemudian, harga maksimum beras ludah juga mulai ditentukan. Penentuan harga ini memberi keuntungan kepada para petani, yang sebelumnya sering dirugikan 

  • Daerah surplus ekspor beras yang dimaksud disini ialah daerah dengan jumlah ekspor berasnya melampaui jumlah impor beras. Begitupun sebaliknya, daerah surplus impor ialah daerah yang memiliki jumlah impor beras lebih banyak dibanding jumlah ekspor akibat manipulasi harga dari pemilik pabrik penggilingan padi (Pemberita Makassar, 27 November 1933; Soerabaijasch Handelsblad, 21 Juli 1934).

Bentuk keterlibatan negara lainnya ialah masalah pengemasan beras. Di Sulawesi Selatan, beras umumnya diperdagangkan dalam kemasan karung yang terbuat dari daun nenas atau dalam istilah lokal disebut balasse. Di pelabuhan Parepare, beras dalam balasse diangkut oleh perahu ke daerah tujuan ekspor saat musim timur sedang berlangsung. Namun demikian, sejak 1933 pemerintah kolonial memperkenalkan pengemasan baru, yang dikenal dengan dubbelzak atau karung goni. Berbeda dengan beras dalam karung balasse yang langsung dikirim ke daerah tujuan setelah para pelaut menerima beras dari pabrik penggilingan padi, beras dalam karung goni biasanya disimpan  di gudang sebelum diangkut oleh kapal KPM (Nur, 2003; Pemberita Makassar, 11 Oktober 1933; Schimmel, 1937).

Masalah pengangkutan beras juga menjadi bagian penting dalam kontrol negara. Atas upaya dari Departemen Urusan Ekonomi, premi transportasi untuk kapal KPM mulai diterapkan di pelabuhan Sulawesi Selatan sejak 1934. Pada 1935, besaran premi transportasi ialah sebanyak f 0,50 untuk setiap 100 kg beras (Jaarverslag van de Handelsvereeniging te Makassar over 1934; Swaab, 1936). Selain itu, pihak KPM turut mengalihkan jadwal kedatangan kapal di pelabuhan Parepare. Sikap ini diketahui dari jadwal keberangkatan kapal KPM dari pelabuhan Makassar yang diubah dari setiap Jumat pagi ke Kamis sore untuk jalur 19 dan 20. Salah satu tujuannya ialah agar kapal bisa tiba di pelabuhan Parepare pada Jumat pagi. Dengan begitu, aktivitas perdagangan, termasuk memuat beras, dapat berjalan dengan lancar (Pemberita Makassar, 13 Oktober 1933). Dengan demikian, berbagai bentuk kontrol negara yang telah dipaparkan, pada dasarnya telah mengubah secara mendasar sistem perdagangan beras menuju ke arah yang lebih efektif.

Kontrol negara juga sejalan dengan peningkatan jumlah ekspor beras selama dekade 1930-an. Sebagai gambaran, pada 1932 total ekspor beras Sulawesi Selatan tercatat masih sebanyak 17.890 ton. Tiga tahun berikutnya, jumlah ini bertambah menjadi 37.445 ton. Bahkan, jumlah ekspor beras tetap bertambah, yang pada 1937 menjadi 46.522 ton atau meningkat sebanyak 260 persen dari jumlah ekspor beras di 1932. Sementara itu, seiring pembatasan impor beras asing sejak 1933, suplai beras, khususnya untuk daerah luar Jawa, sudah tentu sangat bergantung dari hasil produksi domestik. Daerah Jawa, misalnya, tercatat mengekspor beras ke daerah luar Jawa sebanyak 197.143 ton di 1937. Dalam tahun yang sama, daerah Bali dan Lombok mengekspor beras ke daerah luar Jawa sebanyak

16.097 ton dan daerah Sulawesi Selatan dengan jumlah 37.445 ton (Touwen, 2001). Oleh sebab itu, angka tersebut pada hakikatnya menunjukkan arti penting Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan seiring upaya pemerintah kolonial dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor beras asing.

 

JARINGAN PERDAGANGAN : PERTAUTAN OTORITAS NEGARA DAN WARISAN JALUR REMPAH

Beras yang paling populer diperdagangkan di Sulawesi Selatan selama dekade 1930-an ialah beras Banda. Komoditas beras tidak hanya dibawa oleh perahu layar pribumi, tetapi juga oleh kapal KPM. Selain pelaut Bugis dan Makassar, pelaut Mandar juga berperan penting dalam pengangkutan beras di Sulawesi Selatan. Menurut Hamid (2019), pelaut Mandar telah aktif mengangkut beras di abad ke- 19, khususnya ke daerah pesisir Kalimantan. Jaringan perniagaan tidak hanya mencakup Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, tetapi juga Sulawesi Utara, Maluku, Timor dan bahkan Jawa.

Dari tiga pelabuhan utama, Parepare merupakan pintu keluar penting beras Sulawesi Selatan di sepanjang dekade 1930-an. Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi dari pedalaman Parepare, yang merupakan lumbung beras Sulawesi Selatan, seperti Sidenreng, Rappang, Pinrang, Wajo dan Soppeng. Dari pelabuhan inilah, bersama pelabuhan Makassar, beras dimuat dan kemudian dibawa, baik dengan perahu ataupun kapal KPM, ke berbagai tujuan ekspor yang telah disebutkan. Khususnya pelabuhan Pallima, beras sebagian besar hanya diangkut menuju Makassar, baik untuk dikonsumsi lokal maupun diekspor kembali. Di samping itu, beras dari Pallima, bersama pelabuhan Bone lainnya, dikapalkan pula ke berbagai daerah di sekitarnya, seperti Buton, Muna, Kendari, Kolaka, Malili, Palopo dan Selayar (Economisch Weeksblad, 1935).

Perlu diketahui, jaringan tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial seiring pemberlakuan aturan Rijstinvoer-ordonantie 1933. Namun demikian, penentuan daerah tersebut semestinya tidak hanya dipandang dalam konteks itu. Hal ini terutama menyangkut daerah Maluku sebagai tujuan ekspor beras, yang telah memiliki akar dari masa sebelumnya.

Beras sendiri sesungguhnya bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Asia Tenggara secara umum. Menurut Hall (2011), budidaya padi telah dikembangkan oleh masyarakat paling tidak sejak awal abad masehi. Di abad ke-15, padi adalah tanaman populer yang bisa ditumbuhkan dimana saja dengan baik di Asia Tenggara. Tidak berlebihan bila beras menjadi komposisi utama dalam perdagangan Asia tradisional, baik inter-regional maupun intra-regional (Arasaratnam, 1988; Reid, 1992). Dalam konteks Sulawesi Selatan, sejak abad ke-16, padi telah dibudidayakan secara besar-besaran (Reid, 2004).

Mengenai ekspor beras ke Maluku, perlu kiranya melihat lebih jauh ke belakang, paling tidak ketika era kejayaan Makassar di abad ke-17. Sejak abad ke-16 hingga 1660-an, rempah-rempah, berupa cengkeh dan pala, merupakan penggerak utama dalam kemunculan kota niaga Makassar. Situasi ini dimungkinkan oleh aktivitas pencarian dari pelaut dan pedagang Jawa, Melayu dan Sulawesi Selatan sendiri. Dengan memanfaatkan angin musim setiap tahunnya, para pedagang dan pelaut tersebut berangkat dari Makassar dan berlayar menuju Maluku Utara untuk memperoleh cengkeh dan Banda untuk pala dan fuli. Dalam aktivitas itu, para pelaut turut memuat beras sebagai alat tukar, di samping kain, emas, perak dan perhiasan. Kegiatan rutin ini justru telah membentuk komunitas Bugis-Makassar yang bermukim di Ternate (dikenal dengan kampung Makassar) sejak paruh kedua abad ke-17. Sementara itu, rempah-rempah yang diperoleh saat itu umumnya dibawa terlebih dahulu ke Makassar sebagai titik simpul jaringan perdagangan di Indonesia Timur dan selanjutnya didistribusikan ke luar wilayah Kepulauan Indonesia, termasuk Malaka sebagai emporium penting saat itu. Dengan demikian, meski kemunculan Makassar berkaitan erat dengan rempah sebagai komoditas incaran internasional saat itu, namun beras adalah aset utama bagi Makassar hingga dekade 1660-an. Kota ini sendiri memiliki lokasi yang dekat dengan daerah subur penghasil beras, yakni Maros dan Takalar. Hingga abad ke-19, beras pada dasarnya tetap menjadi salah satu barang dagangan penting dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan dari pedagang dan pelaut Sulawesi Selatan. Dengan memuat beras dan komoditas lainnya, daerah pelayaran para pelaut Sulawesi Selatan mencakup Nusa Tenggara, Maluku Tenggara, Surabaya, Semarang, Malaka dan bahkan pesisir utara benua Australia (Leirissa, 2019; Marihandono & Kanumuyoso, 2016; Poelinggomang, 2016; Reid, 2004).

Berdasarkan uraian tersebut, jaringan perniagaan beras yang secara tidak langsung ditetapkan oleh pemerintah kolonial di 1933, pada dasarnya hanya mengkontinuitaskan budaya maritim masyarakat Sulawesi Selatan yang telah berlangsung ratusan tahun yang lalu di masa itu. Sekalipun sebagai bentuk pengulangan, perniagaan beras di Sulawesi Selatan selama dekade 1930 tentu saja tetap memperlihatkan aspek perubahan yang mendasar. Jika sejak abad ke-16 suplai beras utama Sulawesi Selatan bersumber dari daerah Maros dan Takalar, maka selama dekade 1930-an lumbung padi Sulawesi Selatan berasal dari daerah Ajatappareng, Soppeng dan Wajo.

KESIMPULAN 

Perdagangan beras di Sulawesi Selatan yang berlangsung selama dekade 1930-an sangat berkaitan dengan kontrol negara yang lebih jauh sejak 1933. Dalam kondisi ini, depresi ekonomi global telah menjadi batu loncatan bagi peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan di era kolonial. Meskipun kontrol negara bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras impor dan menstabilkan harga beras domestik, namun campur tangan pada gilirannya membawa perubahan yang mendasar dalam perdagangan beras di Sulawesi Selatan. Perubahan positif ini tidak hanya menyangkut penataan sistem perniagaan beras, namun juga jumlah ekspor beras selama dekade 1930-an. Sementara itu, sekalipun jaringan perniagaan secara tidak langsung ditetapkan oleh pemerintah kolonial di 1933, namun hal ini sesungguhnya merupakan bentuk warisan dari jalur rempah.

 

REFERENSI

 

Ahmad, T., & Kila, S. (2016). Awal Kebangkitan & Keruntuhan Pelabuhan Pallime di Bone.

Pustaka Refleksi.

Arasaratnam, S. (1988). The Rice Trade in Eastern India 1650-1740. Modern Asian Studies, 22(3), 531–549.

Asba, A. R. (2003). ‘Ekspansi dan Kontraksi Ekspor Kopra Makassar 1883-1958’ (Disertasi).

Universitas Indonesia.

Bataviaasch Nieuwsblad, 13 Juli 1934; 18 September 1933; 19 Oktober 1919; 22 April 1924; 28

Desember 1933; 8 Agustus 1935; 9 Agustus 1933.

Broersma, R. (1925). De Uitvoerhandel van Makassar. Tijdschrift Voor Economische Geographie, 16(4), 97–101.

De Indische Mercuur, 11 April 1919; 4 November 1921.

Economisch Weeksblad voor Nederlandsch-Indie, IVe Jaargang, Juli-Desember 1935. Furnivall, J. S. (2009). Hindia Belanda : Studi Tentang Ekonomi Majemuk. Freedom Institute. Hall, K. R. (2011). A history of early Southeast Asia : maritime trade and societal development,

100-1500. Rowman & Littlefield.

Hamid, A. R. (2019). “Jaringan Maritim Mandar: Studi Tentang Pelabuhan ‘Kembar’ Pambauwang

dan Majene di Selat Makassar1900−1980” (Disertasi). Universitas Indonesia.

Harvey, B. S. (1989). Pemberontakan Kahar Muzakkar : Dari Tradisi ke DI/TII. Pustaka Utama

Grafiti.

Harvey, B. S. (1990). Sulawesi Selatan: Boneka dan Patriot. In A. R. Kahin (Ed.), Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan (pp. 212–240). Grafiti.

Heyting, T. A. L. (1915). Memorie van Overgave van den aftredende Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

Ihsanuddin. (2019). Jokowi Tunjuk Syahrul Yasin Limpo Jadi Menteri Pertanian. https://nasional. kompas.com/read/2019/10/23/09272001/jokowi-tunjuk-syahrul-yasin-limpo-jadi-menteri- pertanian

Indisch Verslag 1931.

Jaarverslag van de Handelsvereeniging Makassar over 1930. Jaarverslag van de Handelsvereeniging te Makassar over 1934. Koloniaal Verslag 1911; 1923; 1924; 1925; 1926; 1929.

Leirissa, R. Z. (2019). Orang Bugis dan Makassar di Kota-kota Pelabuhan Ambon dan Ternate selama Abad ke-19. In R. Tol, K. Van Dijk, & G. Acciaioli (Eds.), Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan (Tim Penerjemah Ininnawa, trans) (pp. 299–316). Ininnawa.

Mansvelt, W. M. F. (1978). Changing Economy in Indonesia: : A Selection of Statistical Source Material from the Early 19th Century up to 1940/ Volume 4 Rice Prices. Nijhoff.

Marihandono, D., & Kanumuyoso, B. (2016). Rempah, Jalur Rempah, dan Dinamika Masyarakat Nusantara. Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Moeljono, S. (1971). Seperempat Abad Bergulat dengan Butir-butir Beras. Bulog.

Mulya, A. A. A. (2017). ‘Dampak Revolusi Hijau Di Sulawesi Selatan 1969-1998’ (Tesis).

Universitas Indonesia.

Nasruddin, M. (2019). Nurdin Abdullah Paparkan Konsep Pembangunan Sulsel Menjadi Lumbung Pangan Nasional. https://makassar.terkini.id/nurdin-abdullah-paparkan-konsep-pembangunan- sulsel-menjadi-lumbung-pangan-nasional/ Nur, N. (2003). Perdagangan Beras di Makassar Awal Abad XX. Lembaran Sejarah, 5(1), 83–94. Nur, N., Purwanto, B., & Suryo, D. (2016). Perdagangan dan Ekonomi di Sulawesi Selatan, Pada

Tahun 1900-an Sampai dengan 1930-an. Jurnal Ilmu Budaya, 4(1), 617–624.

Pelras, C. (2006). Manusia Bugis (A.R. Abu, Trans.). Nalar.

Pemberita Makassar, 1 Agustus 1933; 11 Oktober 1933; 13 Oktober 1933; 27 November 1933.

(n.d.). 27 November 1933.

Poelinggomang, E. L. (2004). Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942.

Ombak.

Poelinggomang, E. L. (2016). Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim.

KPG.

Poelinggomang, E. L., Mappangara, S., Limbugau, S., Amar, S., & Sahajuddin. (2005). Sejarah Sulawesi Selatan (Jilid 2). Balitbangda – MSI Sulawesi Selatan.

Prince, G. H. . (2000). Kebijakan Ekonomi di Indonesia, 1900-1942. In J. T. Lindblad (Ed.), Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru (pp. 226–256). LP3ES.

Reid, A. (1992). Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid 1: Tanah di Bawah Angin (Mochtar Pabottingi, penerjemah). Yayasan Obor Indonesia.

Reid, A. (2004). Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. LP3ES.

Saraber, F. H. (1929). De Wereldproductie van Mais en die van Zuid-West Celebes in T Bijzonder.

Tijdschrift Voor Economische Geographie, 20(11), 434–437.

Schimmel, G. J. (1937). De Rijstpolitiek in de jaren 1933 tot 1937. Landbouw, 13, 156–172.

Soerabaijasch Handelsblad, 21 Juli 1934.

Swaab, J. L. M. (1936). Memorie van Overgave van den afgetreden Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden.

Ter Laag, C. H. (1941). Memorie van Overgave van den Resident van Celebes en Onderhoorigheden.

Touwen, J. (2001). Extremes in The Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer Islands of Indonesia 1900-1941. KITLV Press.

van der Eng, P. (1996). Agricultural growth in Indonesia : productivity change and policy impact since 1880. St. Martin’s Press.

van der Eng, P. (2000). Food for Growth: Trends in Indonesia’s Food Supply, 1880-1995. The Journal of Interdisciplinary History, 30(4), 591–616.

Vorstman, F. (1911). Het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden en Zijn Hoofdplaats Makassar. Tijdschrift Voor Economische Geographie, 2(12), 379–392.

Vorstman, F. (1924). Memorie van den Gouverneur van Selebes en Onderhoorigheden.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memudahkan penelitian ini. Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada para pegawai Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional RI,yang dengan setia melayani penulis selama proses pencarian sumber. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI selaku penyelenggara dan segenap panitia dari International Conference of

Indonesian Culture (ICONIC) 2020, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut terlibat sebagai Presenter.

Biodata Penulis

Syafaat Rahman Musyaqqat adalah salah seorang mahasiswa yang sejak 2018 terdaftar dalam program magister di Departemen Ilmu Sejarah, FIB UI. Saat ini, penulis sedang mendalami sejarah pelabuhan, khususnya sejarah pelabuhan Parepare di Kawasan Selat Makassar pada masa kolonial.