Prosiding

International Conference

on Indonesia Culture

Connectivity and Sustainability : 
Forstering Cultural Commons in Indonesia

ANTARA KOTA & DESA

Abidin Kusno – paper untuk ICONIC Conference, 12 November 2020

Abstrak

Paper ini menyampaikan empat dimensi dari rural/urban dynamics dalam sebuah diagram pemikiran kota: 1). Dominasi yang mengangkat tema ekspansi dari urbanisasi ke daerah pinggiran dan desa; 2) Hibridasi mengenai fenomena ruang desakota dan kampungkota; 3). Re-territorialisasi untuk memikirkan masalah kemelut identitas. 4). Kota tanpa kota, sebagai sebuah wujud tradisi perkotaan di Indonesia.

**************************************

Sesuai dengan menu agenda dari ICONIC Conference, tema dari paper saya adalah rural/urban dynamics. Saya beri judul “Antara Kota & Desa” untuk menunjukkan sebuah posisi yang berada di tengah yang sering luput dari perhatian meskipun letaknya di “tengah” di antara dua elemen yang sering dianggap saling berlawanan.

Paper ini saya bagi atas 4 bagian dan sebuah kata akhir, yaitu:

  1. Dominasi
  2. Hibridasi
  3. Re-territorialisasi
  4. Kota tanpa Kota

1. Dominasi

Di Indonesia, di awal abad 20 hingga tahun 1970an, pulau Jawa masih bisa dianggap daerah “perdesaan.” Misalnya di tahun 1930an pemerintah Belanda mengatakan hanya sekitar 5% penduduk Jawa yang tinggal di kota. Di akhir Perang Dunia II, (dengan banyaknya migran & pengungsi), penduduk Jakarta meningkat menjadi sekitar 800,000 orang (Surabaya hanya 600,000 orang) (Vickers, 2004). Tapi menuju akhir abad ke20, kota besar di Jawa (terutama Jakarta) bertambah 10 kali lipat, sehingga pulau Jawa tiba2 terasa seperti pulau yang dipenuhi “kota.”

Sumber: <https://www.kompasiana.com/nsaripurba/5d6d2aab097f365e3062eb22/pengaruh- kepadatan-penduduk-di-provinsi-jawa-dan-bali?page=all>

Jadi kalau sekarang di abad 21, orang dengan mudah bisa bilang bahwa perbatasan antara kota dan desa di pulau Jawa itu sudah tidak jelas. Ekspansi kota ini sebuah trend yang di dunia akademis (yang mengambil istilah Henri Lefebvre) disebut “planetary urbanization” atau “urban explosion” dimana lebih dari separuh dari 6 ribu juta manusia itu dianggap hidup di kota (Brenner ed. 2014). Dan kota-kota itu banyak yang baru (ini terutama terjadi di negara Tiongkok dipesisir Selatan dan Timur).


Sumber: <http://geographylaunchpad.weebly.com/global-megacities.html>

Ini adalah sebuah peta yang memprediksi perkembangan jumlah “megacities” di tahun 2030. Tidak perlu dipermasalahkan dulu apa definisi “megacities” tapi yang penting untuk kita pikirkan adalah lokasi dari urban explosion itu banyak terjadi di belahan dunia yang dikenal sebagai “Global South.” Ini menarik karena kalau kita mengikuti “modernization theory” maka urbanisasi (dalam arti pertambahan jumlah penduduk di kota) itu dianggap sesuatu yang positif (dan malah di dorong) karena urbanisasi dianggap mampu men-modernisasi-kan semua sektor kehidupan: pertama sector ekonomi, lalu sektor social dan kemudian (terakhir) politik. Tapi kenyataan dunia kita hari ini adalah makin besarnya jurang antara negara kaya dan negara miskin, bukan kemakmuran bersama seperti yang diinginkan “modernization theory.”

Sebaliknya, pendekatan “planetary urbanization” menekankan dampak negatif dari ekspansi urban, karena konversi lahan dari yang “non-urban” menjadi urban itu identitik dengan “deruralization” dan degradasi lingkungan hidup. Dari perspektif “planetary urbanization,” the rise of megacities = the decline atau the end of peasantry.

Jadi yang kita pelajari dari “planetary urbanization” ini adalah bahwa kita tidak bisa lagi melihat kota tanpa melihat transformasi yang luar biasa yang terjadi di area “non-urban” seperti di hinterland (atau di desa). Jadi the “urban question” (dari Manuel Castell di tahun 1970an) itu sekarang harus memasukan “non-urban questions.”

“Planetary urbanization” ini juga menjungkir balikkan titik pandang kita tentang urbanisasi. Kalau “modernization teory” menekankan mobilitas penduduk melalui migrasi, “planetary urbanization” itu mengatakan bahwa urbanisasi bukan hanya didorong oleh migrasi tapi juga oleh systemic violence terhadap yang “non-urban,” yang mengakibatkan komodifikasi lahan besar-besaran, malapetaka kemiskinan, bencana alam atau bencana buatan, berkurangnya sumber daya alam, hilangnya lahan pertanian, deterritorialisasi dan redupnya masa depan perdesaan dsbnya. Jadi megacities itu bukan

hanya sebuah mahakarya modernisasi tapi juga sebuah hasil mahakarya displacement terhadap “non- urban.” Itulah perspektif “planetary urbanization” yang lebih fokus ke narasi dominasi perkotaan terhadap area “non-urban,” jadi titik berangkatnya adalah oposisi antara kota dan desa.

Saya setuju dengan perspektif “planetary urbanization,” karena ia bisa menjelaskan banyak hal. Tapi saya rasa kita juga harus menyumbang sedikit pikiran melalui kasus Indonesia? Untuk itu mari kita masukkan komponen selanjutnya.

2. Hibridasi

2.1.  Desakota

Di awal tahun 1990an (sebelum popularitas “planetary urbanization”), Terry McGee (1991) seorang economic geographer di Kanada) mengembangkan sebuah konsep untuk memahami urbanisasi (yang beliau anggap karakteristik) Asia Tenggara terutama Indonesia. Sehingga beliau memakai istilah “desakota” (gabungan dari dua kata: desa & kota). Titik berangkatnya bukan lagi “urban explosion” ala “planetary urbanization” – meskipun Terry McGee mengakui dominasi wilayah kota terhadap daerah perdesaan. Beliau lebih tertarik pada fenomena hibridasi yang mengambil wujud campuran antara kota dan desa – (gado-gadonya Indonesia). Jadi kalau kita ke “luar kota” bukan berarti kita masuk desa, karena di daerah luar kota itu diramaikan oleh kegiatan-kegiatan “non-urban” yang dimotori perkembangan industri real estate (pabrik + perumahan), sehingga di luar kota sering kita lihat pabrik-pabrik atau perkembangan perumahan yang berdampingan dengan sawah, lumbung dan seluruh lingkungan perdesaannya.

Sumber: Terry McGee, 1990

Jadi kalau kita lihat diagram beliau, maka kita bisa lihat berbagai warna yang saling tumpang tindih tapi bersama-sama membentuk sebuah area yang sifatnya bukan kota juga bukan desa, tapi co- eksistensi antara komponen kota dengan komponen desa. Jadi kegiatan pertanian dan industri itu co- exist disepanjang koridor2 yang menghubungan dua atau tiga kota. Dan bila desakota itu kemudian saling kait ia menjadi sebuah atau beberapa “megacities” yang bersifat desakota.

McGee anggap ini adalah sebuah fenomena yang unik (yang tidak bisa dipahami dengan konsep urbanisasi dari Barat – seperti halnya “planetary urbanization”). Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah co-existensi ini symbiosis, atau cenderung parasitic / eksploitatif? Apakah inequality

 

bertambah? Lalu yang mungkin lebih seru lagi, apakah desakota itu sebuah bentuk pemukiman yang permanen, atau ia hanya transitional yg kemudian akan hilang?

Terry McGee tidak pernah begitu jelas dalam jawabannya, tapi konsep beliau membuat kita memikirkan ruang di dalam kota.

2.2. Kampungkota

Karakter ruang desakota (yang terjadi di pinggiran kota) yang diidentifikasi oleh McGee ini sebenarnya bagi kita orang kota mungkin tidak telalu asing lagi, karena fenomena gado-gado desakota itu bisa juga diamati di dalam kota (jadi tidak perlu jauh2 ke luar kota).

Kita masih ingat keluhan para gubernur Jakarta di masa Orde Baru (yang saya ingat) bahwa Jakarta adalah sebuah “kampung raksasa” (“big village”). Ini bukan hanya persepsi para pejabat pemerintahan, tapi juga orang awam.

Di tahun 1970an, Gunawan Mohamad (1976) pernah mencatat (di Catatan Pinggir nya yang berjudul “desa, kota”) tentang sebuah lakon bejudul “Gaung” (yang ditulis sastrawan Wisran Hadi). Dilakon itu ada tokoh perempuan yang bernama “si Gadis.” Si Gadis harus pindah dari desanya karena disana ia hanya jadi bahan gunjingan. Ia ingin pindah ke kota karena si Gadis bilang: ‘Di sana penduduknya juga dari kampung-kampung … (jadi seperti di desa) hanya lebih ramai.” Jadi (menurut Gunawan) lakon itu mau menunjukkan bahwa “migrasi (ke kota) itu bukanlah perpindahan kebudayaan yang radikal: kota hanya tempat yang lebih leluasa.” Jadi bagi orang desa, “kota bukan dunia asing.”

Sumber: Rita Padawangi, 2018. Mapping dari by Prakoso, Saputra and Dewangga, 2018, berdasarkan aerial image data Google Earth 2017.

Kita bisa pakai istilah “kampungkota” (dari dua kata digabung) jadi mendampingi “desakota.” Hingga saat ini kalau kita masuk kota, kita bisa melihat kantong-kantong pemukiman yang memperlihatkan ciri-ciri perdesaan. Di dalam kampung itupun terdapat berbagai organisasi dan kegiatan yang kalau diteliti berasal dari desa. Jadi bila orang bilang penduduk kota bertambah, jumlah wilayah perkotaan juga bertambah, itu bukan berarti bahwa komponen desa (dalam arti hubungan sosial dan ruang) itu telah hilang.

 

Seperti halnya dengan desakota, kita juga bisa bertanya: apakah kampungkota itu sebuah bentuk pemukiman “permanen” atau “transitional” yg kemudian akan (dibiarkan) hilang? Kita harus hati- hati dalam menghadapi pertanyaan yg demikian. Saya kira harus dihadapi dengan jawaban2 yang bersifat paradoks.

Untuk itu kita perlu melihat sedikitnya 4 bagian yang membentuk anatomi kampungkota.

2.2.1. Anatomi Imaginary (hubungan waktu & ruang):

Baru-baru ini saya mencoba merangkai fenamena kampungkota itu dalam sebuah rationalitas ideational (Kusno, 2018). Saya anggap kampungkota itu adalah sebuah “pemukiman tengah” (middle settlement) yang hubungan socio-spatialnya berada di antara kota dan desa.

Kampungkota itu adalah tempat dimana migran dari desa pada umumnya menetap, sedikitnya sementara, meskipun ada yang menetap terus, sehingga ia bisa dianggap “permanen” dan juga “transisi.” Kata “transisi” ini telah dipakai sejak tahun 1970an (baik oleh pemerintah maupun penghuni kampung). Untuk itu, kampung itu adalah sebuah “pemukiman” untuk menjadi “kelas kota” (“becoming urban”).

Karena adanya “urban imaginary” demikian, maka kampung berfungsi sebagai ruang harapan bagi penduduk desa untuk menjadi bagian dari kota. Karena itu kampung adalah “space of hope” dan sekaligus “space of pacification” yang bisa men-moderasi – potensi konflik yang bisa terjadi antara desa dan kota karena ketimpangan dari kedua tempat ini. Jadi (dari perspektif desa) selama kota masih ada kampung, maka ia masih bisa dianggap sebagai tempat yang memberi harapan, tempat yang memberi agency pada penduduk dari desa untuk membaiki kehidupan, dan tempat yang menjanjikan peningkatan status social (meskipun tidak ada jaminan).

Jadi kampungkota diperlukan untuk memberi harapan dan imaginasi mobilitas dan sekaligus menghindari potensi konflik yang bisa terjadi karena ketimpangan antara kota dan desa. Dengan kata lain kampung itu adalah “shock breaker” (peredam kejut) dari sebuah tumbukan yang bisa terjadi antara kota dan desa.

2.2.2. Anatomi Ekonomi (hubungan sector formal dan informal)

Meskipun jelas namun masih banyak yang merasa canggung untuk mengatakan bahwa kota itu dibangun melalui hubungannya dengan desa. Ambil contoh (yang saya tahu) misalnya bangunan2  di Jakarta dari yang besar hingga yang kecil banyak dibangun oleh tukang2 yang diambil dari desa. Jadi bidang konstruksi itu (misalnya yang berasal dari pemerintah, kontraktor nasional dan konsultan asing) pada umumnya tergantung pada para mandor yang menrekrut pekerja dari berbagai desa.    Ini sering disebut sebagai kerjasama antara sektor formal dan informal, yang sebenarnya adalah “kerjasama” antara desa dan kota.

Demikian juga halnya dengan hubungan antara kampungkota dan kota. Kampung itu adalah infrastruktur dari kota. Di Jakarta misalnya sering kita lihat tembok2 yang berlubang di mana dibalik gedung2 tinggi dan mal2 besar (atau di celah-celah pemukiman real estate) adalah kampung2 yang menampung pegawai, pekerja, supir, tukan kebon, pembantu dan penjaga warung. Merekalah yang menghidupkan sektor “formal” diseberang pembatas. Kampungkota itu juga adalah bengkel2 atau workshop2 yang berperan seperti sub-kontraktor dari berbagai industri dari yang besar hingga ke kerajinan kecil. Jadi kalau kita lihat peta hitam/putih ini, kantong2 kampung ini seperti organ dari sebuah tubuh yang berfungsi untuk menjalankan kota tapi sering luput dari mata.

Jadi kampungkota itu sendiri adalah sebuah infrastruktur yang fungsional bagi negara dan juga investor (asing) karena dengan adanya kampungkota sedikit sekali biaya infrastruktur yang perlu ditanggung oleh negara dan kapital. Ini bisa dijelaskan dari anatomi berikutnya.

 

2.2.3. Anatomi Kapital Global (hubungan “household” dan “International division of labor”)

 

Hubungan kapital dengan kampung ini bisa dijalin melalui argument yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein dalam “world-system studies” bahwa perferi (di Global South) itu adalah tempat penyediaan tenaga kerja murah. Dan ini menjadi landasan ekspansi global capitalism ke berbagai pelosok dunia. Ini argumen yang telah sering kita dengar. Tapi kemudian beliau ini mengatakan bahwa kemampuan seorang pekerja (formal) untuk bisa menerima gaji rendah dari sebuah perusahaan karena ia didukung oleh “household” yang berfungsi sebagai “income pooling unit.” (Wallerstein and Smith, 1992), Jadi misalnya pekerja formal tersebut tinggal bersama keluarga yang anggota-anggotanya bekerja di sektor informal, dan bila semua pendapatan dikumpulkan maka sang pekerja tersebut tetap akan mampu menghidupkan dirinya dengan gaji yang rendah. Jadi household (yang terdiri  dari anggota yang bekerja di sector informal) tersebut itu ikut (secara tidak langsung) mendukung perusahaan yang bersangkutan.

Untuk itu, kita bisa katakan bahwa kampung adalah infrastruktur dari “household” yang menurut Wallerstein adalah tiang penyangga dari struktur capitalist world-economy. Paradoksnya disini adalah bahwa kampung dengan segala asosiasi informalitas itu ternyata berada di dalam bukan di luar sistim kapital. Jadi hilangnya kampung akan menggoyahkan struktur informality yang diperlukan oleh capitalist world-economy. Jadi boleh dikatakan kampung akan selalu ada selama Indonesia itu berada dalam sistim “international division of labor” dari “world capitalist-economy.”

2.2.4. Anatomi Politik (hubungan warga dan pemerintah)

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa kampung itu kurang mendapat perhatian pemerintah; dan dilain pihak ada juga yang menganggap kampung itu punya daya tahan sendiri sehingga ia tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah. Di dalam scholarship kampung studies terjadi perdebatan tentang seberapa jauh kampung itu mandiri, dan seberapa jauh ia tergantung pada pemerintah. Sementara ada juga yang bertanya apakah kampung itu ada tradisinya sendiri (dari desa misalnya) atau apakah budaya kampung itu (dari organisasi hingga kegiatan masyarakat) adalah konstruksi pemerintah (the state’s invention of tradition). Menurut saya sebenarnya kedua perspektif itu ada benarnya, bahwa budaya kampung itu bentukan dari bawah (jadi dari komunitas di dalam), tapi ia juga tidak lepas dari hasil konstruksi dari pemerintah (yang ingin mengontrol dari atas). Sehingga posisi dari identitas kampung itu adalah sekaligus “inside out” dan “outside in.”

Pemerintah cenderung memberi kebebasan pada kampung untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri (jadi tidak perlu membebani pemerintah), tapi pada saat yang sama negara itu juga ingin mengontrol supaya ia tidak menjadi tempat penyebaran ideologi yang dianggap bahaya (misalnya kalau di zaman Suharto itu komunisme -sehingga ada istilah pembersihan kampung – bersih lingkungan itu arti bersih dari ideologi komunisme). Jadi “otonomi” kampung itu berada di tengah antara kekuasaan dari “dalam” dan kekuasaan dari “luar.”

Jadi dari anatomi politik, eksistensi dari kampungkota terkait dengan the “art of governing” atau “statecraft” dari pemerintah dalam sebuah hubungan yang kontradiktif antara kepentingan kapital, pemerintah dan warga.

Ke empat bagian anatomi ini lah yang membangun kampungkota dalam sebuah struktur yang utuh dan yang juga dipenuhi paradoks, jadi tidak bisa disederhanakan melalui pertanyaan apakah kampungkota itu permanent atau transitional feature. Baik sekarang saya maju ke bagian ke 3.

3.  Reterritorialisasi

Ini menyangkut masalah sense of spatial belonging, social memori, placemaking dan pembentukan identitas dari rural/urban dynamics. Ini bisa didekati melalui refleksi terhadap fenomena migrasi dari desa. Pemerintah kota mengenal berbagai jenis migrasi (meskipun sering tidak masuk statistik). Misalnya ada “migrasi musiman” – yang mengikuti masa panen; ada “migrasi berulang” (circular) – dimana orangnya bekerja di kota, sementara keluarganya di desa; ada “migrasi permanen” – dulu karena desanya jauh, tapi sekarang sering karena tidak ada lahan lagi di desa.

Karena migrasi ini berkaitan dengan place & belonging, yang sering ditanyakan adalah apakah kampungkota (di Jakarta misalnya) itu dianggap “rumah” bagi para penduduk dari desa? Tentulah ini hanya bisa di jawab melalui sebuah studi etnografis atau studi budaya (cultural studies). Tapi ada sedikitnya empat fenomena yang bisa kita pertimbangkan. 

  • Fenomena mudik di mana Jakarta ditinggal mati/tidur sementara oleh jutaan penduduk yang pulang kampung / pulang desa. ini sering bikin panik kelas menengah kota yang terpaksa (atau mengambil kesempatan) liburan ke hotel karena tidak ada pembantu di Bagi para pemudik pulang kampung/desa itu bisa dianggap sebagai sebuah tradisi yang berdimensi eksistensial karena melalui mudik mereka secara pribadi membawa apa yang dianggap hasil usaha individual dari kota ke desa masing-masing. Sepertinya pengakuan yang diperoleh dari desa nantinya bisa memperkuat ikatan mereka dengan desa (dan sebaliknya, juga dengan kota). Ini membuat kita merasa bahwa yang disebut “rumah” pagi pemudik adalah sesuatu yang kompleks yang mencakup kota & desa sekaligus.
  • Fenomena de-territorialisasi yang menyangkut sikat pemerintah yang ambivalen terhadap kampung (-ambivalen sebagai sebuah art of governing), sehingga ia kurang mendapat perhatian, dan sering dikorbankan demi pembangunan kota. De-territorialisasi ini erat hubungannya dengan ancaman penggusuran dan ketidakperdulian yang dirasakan di kota. Fenomena de-territorialisasi kita baca cerita2 dari tulisan Marco Kartodikromo di tahun 20an hingga Pramoedya Ananta Toer di tahun 50an dan karya seni dari Dede Eri Supriya di tahun 1990an dan past lebih banyak lagi di masa sekarang, dimana kota didepiksi sebagai tempat yang mengancam, yang makan korban, yang mendominasi, yang menggeser, mengusur kampung dan desa. Ini membawa kita kembali ke tesis “planetary urbanization” dimana urbanisasi itu identik dengan displacement penduduk dari desa sementara kampung di dalam kota masih belum siap untuk menampung
  • Fenomena re-territorialisasi (ada sedikitnya dua) melalui a). formalisasi budaya (seperti gotong royong, ronda kampung, selamatan, kondangan, festival dll yang semuanya berdampak pembangunan identitas social, solidaritas komunitas dan definisi territorial b). formalisasi lahan atau sertifikasi lahan yang bertujuan men-stabil-kan (melalui status kepemilikan) kampung. Tapi program sertifikasi lahan ini juga bisa mempersempit ruang operasi dari pasar lahan Ia bisa juga dilihat sebagai sebuah proses “gentrifikasi” yang bisa menggeser penduduk (miskin) dari sebuah kampung. Dampak dari sertifikasi lahan adalah berkurangnya pasar lahan informal sehingga ia cenderung mengurangi affordability dari kampung di kota. Formalisasi lahan ini bisa menganggu keseimbangan dari fungsi sebuah “kota tengah.”
  • Fenomena Modernitas merangkul de-teritorialisasi dan re-territorialisasi. Modernitas melahirkan berbagai paradoks termasuk karya sastra dari intelektual kota yang meng- luhurkan desa. Misalnya dalam lakon Perjuangan Suku Naga dimana Rendra mendepiksi orang kota sebagai sesuatu yang najis sementara Suku Naga di pedalaman penuh dengan kebijaksanaan murni dan selaras dengan alam (Mohamad, 1976). Sementara rakyat justru menoleh dari desa memandang ke kota bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi dan kelas tapi juga untuk mendapat kepemimpinan social dan intektual tertentu sehingga desa itu suka dicemoh (termasuk oleh rakyat sendiri), seperti dalam istilah: “udik,” “kampungan” dan “kayak rusa masuk kampung.” (Mohamad, 1976).

Fenomena modernitas ini berkaitan dengan bangkitnya ruang kota sebagai tempat yang memberi harapan dan sekaligus kesengsaraan. Ruang kota berbeda sekali dengan desa, dan hubungan kontras diantara keduanya menentukan formasi identitas manusia moderen. Di Cultural Studies kita tentu mengenal Raymond William. Di tahun 1973, ia menerbitkan

buku yang berjudul The Country and the City. Di buku itu ia memperlihatkan dampak dari revolusi industri terhadap keterikatan manusia pada kota dan desa sebagai dua buah tempat yang berbeda. Melalui kajian karya sastra, William memperlihatkan bagaimana kota dan desa dipersepsi melalui perasaan yang kontradiktif (Vickers, 2004). Desa itu misalnya adalah tempat yang men-trigger perasaan rindu atau nostalgia pada sebuah era dimana manusia menjadi bagian dari alam lingkungan, tapi desa itu juga mengacu pada kehidupan yang sederhana dan terbelakang. Sementara kota juga punya kontradiksinya. Kota itu memberi imaginasi yang luas dan liar, harapan masa depan dengan segala janji- janji kejayaan, tapi ia juga membawa kenyataan yang pahit dan gelap seperti korupsi dan kemiskinan.

 

Perlulah juga kita catat bahwa sejarah emansipasi politik moderen di Indonesia, seperti gerakan pers, gerakan pendidikan, gerakan perempuan, dan organisasi politik berwawasan cosmopolitan semuanya adalah gerakan kota, sehingga boleh dikatakan zaman pergerakan itu adalah zaman perkotaan.

 

4.  Kota Tanpa Kota?

Bagian yang terakhir dari paper ini adalah sebuah refleksi dari literatur di bidang sejarah. Hans Evers Dieter (1984), peneliti Asia Tenggara asal Jerman, pernah mengatakan bahwa Jakarta adalah sebuah settlemen yang besar, dan bukan sebuah kota. Sementara Peter Nas (1989), guru studi urban Indonesia dari Leiden, pernah mengingatkan kita bahwa kata “kota” itu dari India, sementara yang namanya pemerintah kota itu baru terbentuk di masa Hindia Belanda di tahun 1903 (Batavia yg pertama). Jadi terlihat di sini bahwa Indonesia sendiri tidak punya konsep kota dalam arti territorial atau tradisi pemerintahan kota yang demokratis. Karena itu Peter Nas (1989) mengatakan organisasi ruang yang kita sebut desa dan kota itu lebih bersifat hierarkis pusat. Jadi beliau bilang kita hanya ada “focal urbanism” bukan “local urbanism.” Maksudnya adalah “kota” itu adalah “pusat kekuasaan,” sementara “desa” bukanlah hanya sawah dan petani, karena di warnai diversifikasi mata pencaharian dan berbagai interaksi antar daerah sehingga desa itu sebenarnya tidak pernah terpisah dari kota. Ini tentu mengukuhkan tesis desakota atau kampungkota.

Pengamatan dari Nas ini juga mengingatkan kita pada studi Anthony Reid (1993) tentang kota-kota di Asia Tenggara di sekitar abad 15 hingga 17. Beliau mengatakan bahwa tidak seperti kota-kota di Eropa, kota-kota di Asia Tenggara tidak dikelilingi tembok jadi tidak terisolasi dari masyarakat di desa. Justru sebaliknya desa itu penting untuk kehidupan kota. Jadi kota Asia Tenggara itu senantiasa bersifat “semi-rural.” Aset dari kota-kota di Asia Tenggara adalah penduduk bukan lahan atau bangunan. Karena asetnya adalah penduduk yang cenderung berpindah-pindah tempat, maka kota bersifat sementara. Ia bisa ditinggal untuk membangun yang baru, tanpa harus dipertahankan. Jadi menurut para sejarawan, kita punya tradisi “urbanisasi tanpa kota” (-yang dibatasi teritori). Semua ini membawa kita kembali lagi ke konsep desakota atau kota kampung.

KESIMPULAN

Apa yang bisa kita simpulkan dari paparan ini? Inti pesan dari paper ini adalah bahwa kampungkota yang kelihatannya tidak terencana itu mempunyai struktur socio-spatial yang tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari sebuah anatomi kota yang berdimensi politik, ekonomi dan budaya. Ia menjalin hubungan “people to people” dengan penduduk di kota dan di desa dan sekaligus berperan dalam me-moderasi (potensi) konflik antara kota dan desa. Ia men-sustain ketidakseimbangan yang terjadi akibat persilangan dan kerjasama antara kepentingan negara, kapital dan warga. Karena itu pula ia hadir terus meskipun dibawah ancaman pengusuran. Kita perlu lebih memahami kota tengah sebagai komponen yang penting dari Indonesian urbanism.

Terima kasih!

 

Referensi:

Brenner, Neil (ed) (2014) Implosions / Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization. Jovis.

Evers, Hans D. (1984), “Cities as a ‘Field of Anthropological Studies’ in Southeast Asia.” In Unity in Diversity: Indonesia as a Field of Anthropological Study, edited by P.E. de Josselin de Jong. Dordrecht: Foris Publications.

Kusno, Abidin (2018) “Provisional Notes on Semi-Urbanism,” Routledge Handbook for Urbanization in Southeast Asia, edited by Rita Padawangi. London: Routledge: Chapter 6.

McGee, Terry (1991), “The emerging Desakota regions in Asia: Expanding a Hypothesis,” in Norton Ginsburg, Bruce Koppell and Terry McGee (eds). The Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia. Hawaii University Press, pp. 3-25.

Marco Kartodikromo, Mas (1981) Three Early Indonesian Short Stories by Mas Marco Kartodikromo (c.1890-1932) (trans. And ed. Paul Tickell), Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies Working Papers No. 23.

Mohamad, Goenawan (1976) (1989), “desa, kota,”Catatan Pinggir 1, Grafiti Pers.: 406-407.

Nas, Peter (1989), “Town and Countryside in Indonesia: A Sceptic’s View,” Sojourn, 4, 1, 1989: 20-33.

Reid, Anthony (1993), Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, vol II: Expansion and Crisis. New Haven: Yale University Press.

Toer, Pramoedya Ananta (1957) (2002), Cerita dari Jakarta. Hasta Mitra.

Vickers, Adrian (2004), “The Country and the Cities,” Journal of Contemporary Asia. Vol.

34, No. 3: 304-317.

Wallerstein, Immanuel & Joan Smith (1992). Creating and Transforming Households: The Constraints of the World Economy. Cambridge University Press.